Rabu, 14 November 2018

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN RANCANGAN KUA DAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja, telah ditindaklanjuti dengan Pembahasan di tingkat Badan Anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya pada kesempatan hari ini, Badan Anggaran menyampaikan Laporannya terkait dengan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dilaksanakan selama beberapa hari yang lalu.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Welem Sambolangi, SE dan dihadiri oleh Bupati Ir. Nicodemus Biringkanae dan Wakil Bupati Victor Datuan Batara, SH bersama dengan Pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 disampaikan oleh Sekretaris DPRD Yohanis Napan, SE selaku Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
Dalam Laporannya, Badan Anggaran menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran dengan TAPD terhadap asumsi pendapatan dan belanja tahun 2019 untuk dicermati dan dibahas secara seksama terhadap kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2019 dan Renja masing-masing OPD sebelum dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA masing-masing OPD Kabupaten Tana Toraja.
Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, melalui pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD atas rancangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya telah mendapatkan pencermatan dalam rapat pembahasan tingkat Badan Anggaran, maka Badan Anggaran merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalm rancangan KUA merupakan penjabaran terhadap RPJMD, RKPD, Renja OPD dan Hasil Reses DPRD dalam mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Masa Jabatan 2016-2021 yaitu "MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA", dengan pendekatan kawasan/wilayah, demikian juga pendekatan anggaran dengan MONEY FOLLOW PROGRAM yang dititikberatkan pada pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, integrated dan spasial.
  2. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam KUA adalah pengejawantahan dan implementasi terhadap komitmen Pemerintah Daerah tahun 2019 yang dititikberatkan pada program "TORAYA MAELO" yang dituangkan dalam 3 (tiga) Pilar Pembangunan Daerah "Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh, Jangan Biarkan Rakyatku Sakit, Jangan Biarkan Rakyatku Lapar" yang didukung dengan 3 (tiga) program perekat yaitu "Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur, Peningkatan Penataan Regulasi, Pengawasan dan Legislasi, dan Penataan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah".
  3. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran rencana Pemerintah Daerah dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan dengan skala prioritas melalui pendekatan dan pemetaan potensi unggulan masing-masing Kecamatan serta mempertimbangkan keseimbangan alokasi dana stimulan antara Lembang dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
  4. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan yang merata serta berkeadilan pada Wilayah Khusus antara lain Kecamatan Mappak, Kecamatan Simbuang, Kecamatan Rano dan Kecamatan Masanda, serta beberapa wilayah khusus lainnya yang tersebar di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
Terhadap Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah mengalami pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD, dari Rancangan Awal terhadap Asumsi Pendapatan Daerah  sebesar Rp1.300.000.000.000,- pada pembahasan di tingkat Badan Anggaran mengalami perubahan, berkurang Rp10.000.000.000,- sehingga berjumlah Rp1.290.000.000.000,-. Dalam Komponen pendapatan, ada beberapa item yang mengalami perubahan dalam hal penambahan dan pengurangan. Adapun rincian Rencana Pendapatan Daerah  untuk Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
  1. Pendapatan Asli Daerah Rp187.752.107.000,-
  2. Dana Perimbangan Rp840.282.899.000,-
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp261.964.994.000,-
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.290.000.000.000,- dijabarkan dalam PPAS berdasarkan Rencana Belanja, sebagai berikut:
  1. Belanja Tidak Langsung Rp621.450.000.000,-
  2. Belanja Langsung Rp663.550.000.000,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp1.285.000.000.000,- ditambah dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp5.000.000.000,- sehingga Total Belanja untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.290.000.000.000,-
Sebagai penutup, Badan Anggaran menyampaikan kiranya Laporan Badan Anggaran yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna dapat diterima dan menjadi Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.
Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja.
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 Nomor: 369/XI/2018/SETDA dan 06/DPRD/XI/2018. Sedangkan untuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 Nomor: 370/XI/2018/SETDA dan 07/DPRD/XI/2018.
Setelah acara panandatanganan Kesepakatan bersama, dilanjutkan dengan Sambutan Bupati Tana Toraja.
Dalam sambutannya, Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja keras bersama dengan TAPD guna membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, sehingga pada hari ini dapat dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
Hal ini merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakatn di Kabupaten Tana Toraja, dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Tana Toraja 2016-2021 yang kita cita-citakan.
Sebagaimana dipahami bersama, proses penyusunan KUA serta PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa rapat-rapat yang telah dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS tersebut berlangsung sangat dinamis yang ditandai dengan pengungkapan pendapat atau argumentasi yang cukup ulet, namun masih dalam suasana demokratis yang bertujuan untuk menghasilkan usulan-usulan yang paling prioritas yang harus dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2019. Bagi eksekutif, hal tersebut dipandang sebagai hal yang baik dan sangat positif, karena menunjukkan adanya suatu kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang kita cintai. Hal tersebut sekaligus merupakan ungkapan rasa tanggung jawab bersama guna menyusun dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama kepada masyarakat.
Selaku Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae optimis apa yang telah dituangkan dalam dokumen KUA dan PPAS telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga antara Eksekutif dan Legislatif telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019.
Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa meskipun terdapat banyak usulan yang telah dibahas dalam proses penyusunan KUA dan PPAS, tidak semua usulan dan kebutuhan dapat terakomodir. Hal tersebut lebih disebabkan karena kemampuan anggaran masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019.
Dengan telah dilaksanakannya persetujuan dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja, maka salah satu tahapan penting dalam siklus kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dapat kita lakukan dengan baik dan lancar.
Sejalan dengan hal itu, melalui forum yang berbahagia ini, Bupati berharap agar persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah kita laksanakan ini, dapat berlanjut dengan persetujuan RANPERDA tentang APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.
Share:

Total Kunjungan