Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin 2A Makale, Tana Toraja, 91811

Ramah Tamah

Suasana Kekeluargaan yang tetap terpelihara antara Pemerintah dan Masyarakatnya

Sabtu, 24 November 2018

LANJUTAN RAPAT KERJA KOMISI-KOMISI

Rapat Kerja dengan mitra kerja (OPD) dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 oleh Komisi-komisi DPRD Kabupaten Tana Toraja mulai dari hari jumat kemarin tanggal 23 November 2018, dilanjutkan pada hari ini. 

Rapat Kerja Komisi I dipimpin oleh Ketua Komisi I, Selmy Sattu, SH dari Fraksi Hanura. 

Rapat Kerja Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Alexander Pantan Rante Allo dari Fraksi Partai Demokrat.

Rapat Kerja Komisi III dipimpin oleh Ketua Komisi III, Dr. Ir. Kristian H. P. Lambe, MM dari Fraksi Partai Demokrat.

Share:

Jumat, 23 November 2018

RAPAT KERJA KOMISI-KOMISI PEMBAHASAN APBD 2019

Pembahasan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 yang telah melalui beberapa tahapan, selanjutnya pembahasan APBD dilanjutkan dengan Konsultasi/Rapat Kerja Komisi-komisi dengan mitra kerja (OPD) terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan OPD serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

1. KOMISI I.
Rapat Kerja Komisi I dipimpin oleh Ketua Komisi I Selmy Sattu, SH, dihadiri oleh Anggota Komsi I dan OPD sebagai mitra kerjanya.

2. KOMISI II.
Rapat Kerja Komisi II dipimpin oleh Ketua Komisi Paulus Paonganan.

3. KOMISI III.
Rapat Kerja Komisi III dipimpin oleh Ketua Komisi III Dr. Ir. Kristian H. P. Lambe, MM.

RKA dari setiap OPD yang dibahas dalam rapat kerja Komisi-komisi terdiri dari rencana kerja OPD dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yakni tahun 2019 yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan OPD.

Rapat Kerja Pembahasan pada masing-masing Komisi diharapkan dapat selesai dalam waktu yang singkat guna memenuhi target waktu yang telah disepakati, sehingga APBD Tahun Anggaran 2019 dapat ditetapkan sesuai dengan harapan bersama. 
Share:

Kamis, 22 November 2018

JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TENTANG NOTA KEUANGAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Tahapan dalam proses pembentukan APBD adalah melalui Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. 
Untuk itu, dengan selesainya Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Tana Toraja dimaksud, dilanjutkan dengan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan tentang Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andareas Tadan, SE dari Fraksi Hanura. Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. Ir. Semuel Tande Bura, MM.
Bupati Tana Toraja secara langsung menanggapi Pemandangan Umum yang memuat catatan-catatan berupa saran dan masukan dari setiap Fraksi DPRD yang telah disampaikan sebelumnya.
Bupati menyampaikan bahwa secara umum Pemandangan Fraksi-fraksi merupakan sebuah pemandangan yang dinilai akan sangat positif bagi peningkatan kualitas performa APBD kita khususnya pada APBD yang sementara dalam tahapan-tahapan pembahasan saat ini. Bupati menyampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi-fraksi sebagai berikut:
  1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 selalu memperhatikan landasan hukum dalam pelaksanaannya, antara lain Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Terkait sinkronisasi rancangan APBD dengan RKPD, TAPD telah melakukan asistensi terhadap RKA belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung masing-masing OPD dengan memperhatikan keterkaitan program dan kegiatan yang direncanakan dengan RKPD pada tahun 2019;
  2. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 selalu berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, bertanggungjawab.
  3. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tetap berupaya mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan konsistensi melakukan Intensifikasi dan Diversifikasi serta melakukan sosialisasi tentang ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sehingga target Pendapatan Asli Daerah tercapai. TAPD menyusun target pendapatan berdasarkan pertimbangan realisasi  dan rancangan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Target penerimaan Jasa Giro dan Bungan Deposito dibuat berdasarkan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan penerimaan bagi hasil laba (deviden Bank Sulselbar), pemerintah daerah memiliki pertimbangan karena kinerja kita dalam mendukung perkembangan Bank Sulselbar dan peningkatan himpunan saham pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 26 milyar rupiah.
  4. Dari sisi belanja, pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana  yang selalu menoleh kebawah atas kebutuhan rakyat, bukan menoleh keatas karena keinginan, sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tetapi harus direncanakan terlebih dahulu.
Diharapkan bahwa dengan sisa waktu yang ada, maka pembahasan terhadap rancangan APBD ini dapat dilakukan secara intens selama beberapa hari kedepan sehingga pada saatnya kita boleh menetapkan rancangan APBD dan masyarakat boleh menikmati apa yang telah kita susun bersama. Karena itu, karakteristik dari setiap program harus menjadi kajian yang serius bagi kita dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia dan juga mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan di penghujung tahun akan lebih banyak disibukkan oleh berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain kita akan menghadapi Natal, Kemilau Toraja dan pergantian Tahun.
Terhadap berbagai harapan-harapan dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan APBD pada prinsipnya kami terus akan melakukan pemantauan evaluasi sehingga semua ini dapat terealisir secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna sehingga akuntabilitas dapat terpenuhi dengan baik
Demikian juga pada prinsipnya kami sangat mendukung kiranya dalam pembahasan ini kita benar-benar melakukan kajian, analisis secara mendalam tentang penyusunan anggaran pada setiap OPD agar benar-benar dialokasikan secara cermat, tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan secara menyeluruh dan merata di Kabupaten Tana Toraja yang kita cintai ini.
Pada akhirnya kami berharap kiranya APBD yang telah kami sampaikan dapat dikritisi, dibahas dan diperkaya di dalam rapat-rapat kerja dengan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ada sehingga hasil dari pembahasan ini akan melahirkan sebuah produk Peraturan Daerah sesuai dengan harapan masyarakat dengan norma-norma perencanaan anggaran yang ada sehingga akan memudahkan kita dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban dari anggaran yang ada.
Sebagai penutup, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas segala masukan yang ada dan menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan dalam memberikan jawaban-jawaban atau tanggapan yang telah disampaikan.


Share:

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS NOTA KEUANGAN APBD 2019

Menindaklanjuti Penyerahan Nota Keuangan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019, maka pada hari ini diadakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan APBD Tahun 2019 tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Andareas Tadan, SE dari Fraksi Hanura.
Rapat dihadiri oleh Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae, Sekda Dr. Ir. Semuel Tande Bura, MM dan beberapa Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 
Pada kesempatan yang pertama, Fraksi Hanura menyampaikan Pemandangan Umum melalui juru bicara Sony Palullungan.
Dilanjutkan dengan Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicara Ketua Fraksi Yariana Somalinggi, SE.
Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Ketua Fraksi Alexander Pantan Rante Allo
Pemandangan Umum Fraksi Gerindra dibacakan oleh Leonardus Tallupadang, SE yang merupakan anggota DPRD PAW yang menggantikan Drs. Kendek Rante.
Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Ketua Fraksi Stepanus Maluangan, S.Sos
Dan terakhir, Fraksi PKP Indonesia melalui juru bicara Sekretaris Fraksi Ir. Amir Loga

Dari ketujuh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tana Toraja, Fraksi NasDem tidak dapat menyampaikan Pemandangan Umumnya karena seluruh pimpinan dan anggota fraksinya sementara mengikuti Bimtek di Jakarta.

Share:

Rabu, 21 November 2018

PENYERAHAN NOTA KEUANGAN APBD 2019

Dengan telah disetujui dan ditandatanganinya Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah melalui TAPD menindaklanjuti dengan membuat Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019 yang akan diserahkan oleh Bupati Tana Toraja pada Rapat Paripurna hari ini.
Dalam sambutannya, Bapak Bupati Ir. Nicodemus Biringkanae menyampaikan bahwa mekanisme perencanaan dan penyusunan dokumen anggaran diintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan berbagai program dan kegiatan kedalam rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan upaya untuk mencapai sasaran sesuai Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
Nota Keuangan adalah merupakan catatan tertulis yang berisikan penjelasan mengenai hal-hal yang bersifat makro maupun yang bersifat teknis, baik menyangkut kebijakan maupun prioritas APBD serta estimasi penganggaran yang direncanakan. Dengan kata lain Nota Keuangan pada intinya memberikan gambaran/informasi secara umum terkait dengan penyusunan APBD baik menyangkut target pendapatan dan belanja, maupun menyangkut kebijakan dan prioritas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
Bupati menambahkan, dalam pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 diharapkan kiranya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan beliau percaya bahwa, dengan kerjasama yang baik dan harmonis serta senantiasa bersinergi maka kita dapat berbuat yang terbaik untuk kemajuan masyarakat dan daerah Tana Toraja yang kita cintai bersama.
Setelah sambutan Bupati, dilanjutkan dengan acara penyerahan Nota Keuangan Ranperda tentang APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati ke Ketua DPRD selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja.
Sebelum menutup rapat, Ketua DPRD selaku Pimpina rapat mengharapkan peran aktif dari setiap anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja selama pembahasan baik pada tingkat Komisi-komisi maupun tahapan-tahapan dalam paripurna guna tercapainya target penetapan APBD yang kita inginkan. Di samping itu, diharapkan pula peran aktif dan kerjasama yang baik dari TAPD dan seluruh OPD agar dalam pembahasan pada tingkatan selanjutnya bisa diselesaikan dengan baik.

Share:

Rabu, 14 November 2018

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN RANCANGAN KUA DAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja, telah ditindaklanjuti dengan Pembahasan di tingkat Badan Anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya pada kesempatan hari ini, Badan Anggaran menyampaikan Laporannya terkait dengan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dilaksanakan selama beberapa hari yang lalu.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Welem Sambolangi, SE dan dihadiri oleh Bupati Ir. Nicodemus Biringkanae dan Wakil Bupati Victor Datuan Batara, SH bersama dengan Pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 disampaikan oleh Sekretaris DPRD Yohanis Napan, SE selaku Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
Dalam Laporannya, Badan Anggaran menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran dengan TAPD terhadap asumsi pendapatan dan belanja tahun 2019 untuk dicermati dan dibahas secara seksama terhadap kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2019 dan Renja masing-masing OPD sebelum dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA masing-masing OPD Kabupaten Tana Toraja.
Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, melalui pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD atas rancangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya telah mendapatkan pencermatan dalam rapat pembahasan tingkat Badan Anggaran, maka Badan Anggaran merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalm rancangan KUA merupakan penjabaran terhadap RPJMD, RKPD, Renja OPD dan Hasil Reses DPRD dalam mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Masa Jabatan 2016-2021 yaitu "MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA", dengan pendekatan kawasan/wilayah, demikian juga pendekatan anggaran dengan MONEY FOLLOW PROGRAM yang dititikberatkan pada pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, integrated dan spasial.
  2. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam KUA adalah pengejawantahan dan implementasi terhadap komitmen Pemerintah Daerah tahun 2019 yang dititikberatkan pada program "TORAYA MAELO" yang dituangkan dalam 3 (tiga) Pilar Pembangunan Daerah "Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh, Jangan Biarkan Rakyatku Sakit, Jangan Biarkan Rakyatku Lapar" yang didukung dengan 3 (tiga) program perekat yaitu "Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah/Infrastruktur, Peningkatan Penataan Regulasi, Pengawasan dan Legislasi, dan Penataan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah".
  3. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran rencana Pemerintah Daerah dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan dengan skala prioritas melalui pendekatan dan pemetaan potensi unggulan masing-masing Kecamatan serta mempertimbangkan keseimbangan alokasi dana stimulan antara Lembang dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
  4. Agar kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan yang merata serta berkeadilan pada Wilayah Khusus antara lain Kecamatan Mappak, Kecamatan Simbuang, Kecamatan Rano dan Kecamatan Masanda, serta beberapa wilayah khusus lainnya yang tersebar di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
Terhadap Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah mengalami pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD, dari Rancangan Awal terhadap Asumsi Pendapatan Daerah  sebesar Rp1.300.000.000.000,- pada pembahasan di tingkat Badan Anggaran mengalami perubahan, berkurang Rp10.000.000.000,- sehingga berjumlah Rp1.290.000.000.000,-. Dalam Komponen pendapatan, ada beberapa item yang mengalami perubahan dalam hal penambahan dan pengurangan. Adapun rincian Rencana Pendapatan Daerah  untuk Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:
  1. Pendapatan Asli Daerah Rp187.752.107.000,-
  2. Dana Perimbangan Rp840.282.899.000,-
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp261.964.994.000,-
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.290.000.000.000,- dijabarkan dalam PPAS berdasarkan Rencana Belanja, sebagai berikut:
  1. Belanja Tidak Langsung Rp621.450.000.000,-
  2. Belanja Langsung Rp663.550.000.000,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp1.285.000.000.000,- ditambah dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp5.000.000.000,- sehingga Total Belanja untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.290.000.000.000,-
Sebagai penutup, Badan Anggaran menyampaikan kiranya Laporan Badan Anggaran yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna dapat diterima dan menjadi Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.
Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja.
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 Nomor: 369/XI/2018/SETDA dan 06/DPRD/XI/2018. Sedangkan untuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 Nomor: 370/XI/2018/SETDA dan 07/DPRD/XI/2018.
Setelah acara panandatanganan Kesepakatan bersama, dilanjutkan dengan Sambutan Bupati Tana Toraja.
Dalam sambutannya, Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja keras bersama dengan TAPD guna membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, sehingga pada hari ini dapat dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
Hal ini merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakatn di Kabupaten Tana Toraja, dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Tana Toraja 2016-2021 yang kita cita-citakan.
Sebagaimana dipahami bersama, proses penyusunan KUA serta PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 serta Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa rapat-rapat yang telah dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS tersebut berlangsung sangat dinamis yang ditandai dengan pengungkapan pendapat atau argumentasi yang cukup ulet, namun masih dalam suasana demokratis yang bertujuan untuk menghasilkan usulan-usulan yang paling prioritas yang harus dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2019. Bagi eksekutif, hal tersebut dipandang sebagai hal yang baik dan sangat positif, karena menunjukkan adanya suatu kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang kita cintai. Hal tersebut sekaligus merupakan ungkapan rasa tanggung jawab bersama guna menyusun dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama kepada masyarakat.
Selaku Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae optimis apa yang telah dituangkan dalam dokumen KUA dan PPAS telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga antara Eksekutif dan Legislatif telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019.
Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa meskipun terdapat banyak usulan yang telah dibahas dalam proses penyusunan KUA dan PPAS, tidak semua usulan dan kebutuhan dapat terakomodir. Hal tersebut lebih disebabkan karena kemampuan anggaran masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan di Tahun Anggaran 2019.
Dengan telah dilaksanakannya persetujuan dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja, maka salah satu tahapan penting dalam siklus kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah telah dapat kita lakukan dengan baik dan lancar.
Sejalan dengan hal itu, melalui forum yang berbahagia ini, Bupati berharap agar persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah kita laksanakan ini, dapat berlanjut dengan persetujuan RANPERDA tentang APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.
Share:

Kamis, 27 September 2018

RAPAT KERJA KOMISI-KOMISI PEMBAHASAN RANCANGAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

Nota Keuangan tentang Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang telah melalui tahapan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan Jawaban Bupati, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembahasan pada tingkat Komisi-komisi bersama dengan mitra kerja (OPD) dalam rangka pembahasan bersama atas rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Rapat Kerja Komisi I bersama dengan OPD sebagai mitra kerjanya, dipimpin oleh Ketua Komisi I Selmy sattu, Sh dari Fraksi Hanura.
Rapat Kerja Komisi II bersama dengan mitra kerjanya dipimpin oleh Ketua Komisi II Paulus Paonganan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Rapat Kerja Komisi III, juga dipimpin oleh Ketua Komisi III DR. Kristian H. P. Lambe, ST. MM dari Fraksi Partai Demokrat.

Dari ke-tiga Komisi yang mengadakan pembahasan Rancangan APBD bersama dengan mitra kerja (OPD) lebih mencermati atas target Pendapatan yang diajukan terutama pada sektor PAD yang ada pada masing-masing OPD. Terhadap target belanja, masing-masing Komisi melakukan pencermatan untuk menghindari belanja yang tidak terlalu mendesak dan lebih mengutamakan belanja yang bersifat prioritas khususnya pada belanja langsung.
Share:

Total Kunjungan