Selasa, 15 Agustus 2017

LAPORAN PANJA I

Amanat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
 
Panitia Kerja I DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, dalam rapat Panja pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b (Opini Wajar Dengan Pengecualian), huruf c (Opini Tidak Wajar), dan huruf d (Pernyataan Menolak Memberikan Opini). Sesui dengan LHP BPK bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 adalah "Wajar Dengan Pengecualian", maka DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Panja melakukan pembahasan LHP BPK dan meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut serta DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Pemerintah Daerah.
Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan untuk menelaah opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK serta menusun catatan, rekomendasi dan saran DPRD kepada Pemerintah Daerah. Rekomendasi DPRD bertujuan untuk mendorong terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan aparatur yang bersih dan berwibawa.
 
 
 HASIL PEMBAHASAN PANJA:
A. TANGGAPAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI).
  1. Hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 belum memadai. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan data yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Laporan Keuangan yang disusun oleh DPPKAD. Angka yang digunakan Inspektorat adalah prosedur analisis yaitu dengan menggunakan saldo sementara sedangkan terhadap angka sementara tersebut telah direvisi oleh DPPKAD menjadi angka akhir. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan peningkatan kapabilitas Tim Reviu Laporan Keuangan sebagai aparat pengawasan internal melalui pendidikan dan pelatihan.
  2. Investasi Dana Bergulir di wilayah Kabupaten Toraja Utara masih tercatat dalam neraca Kabupaten Tana Toraja. Dana bergulir yang dikelola oleh 9 (sembilan) SKPD dengan total nilai Rp5.944.346.222,00 yang terdiri dari Dana Bergulir di Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp3.923.959.943,00 dan yang ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp2.020.386.279,00. Diminta kepada Pemerintah Daerah agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyelesaikan status Investasi Dana Bergulir yagn masih ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara untuk dihapuskan dalam neraca Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).
  3. Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp1.873.940.000,00. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKAD kurang selektif dalam menganggarkan belanja hibah serta kurang cermat dalam mengevaluasi permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial terutama yang sifatnya terus menerus dan berulang serta kurangnya pendataan yang dilakukan oleh Kepala Kesbangpol Linmas dalam mendata organisasi sosial kemasyarakatan secara akurat untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan sebagai syarat penerima Hibah dan Bantuan Sosial.
  4. Laporan tentang Penyajian Investasi Permanen pada PDAM dan PERUSDA (Perusahaan Daerah) belum dilakukan secara memadai. Pemerintah Daerah diminta untuk segera menginvestasikan BUMD yang telah mengalami kerugian serta memberikan informasi berupa jumlah nilai perolehan penyertaan modal kepada PERUSDA (Perusahaan Daerah). Terkait dengan Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp12.449.247.349,00 yang belum ditetapkan statusnya, diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyelesaikan proses penyerahan dan pengakuan penyertaan modal non kas dari Pemerintah Pusat.
  5. Proses penyajian Klaim BPJS Puskesmas tidak tertib dan kelebihan bayar iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) tidak diperhitungkan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penyampaian klaim dana non kapitasi selama tahun 2016 dilakukan oleh masing-masing Puskesmas yang langsung disampaikan kepada BPJS Kesehatan Cabang Makale tanpa melalui Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan tidak mengetahui proses klaim yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas. Terkait kelebihan bayar iuran PBI kepada pihak BPJS sebesar Rp233.289.000,00 diminta kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Cabang Makale dalam rangka kelebihan pembayaran yang akan dikonpensasikan pada Tahun Anggaran 2017 atau disesuaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan perhitungan yang cermat dan data yang akurat pad masing-masing Puskesmas atau rumah Sakit yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara atau pengelola BPJS agar jangan terulang kembali.
  6. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Lakipadada belum sesuai ketentuan yang berlaku.  Pemerintah Daerah dalam hal ini Direktur RSUD Lakipadada belum memahami Kewajiban menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengakibatkan Laporan Keuangan RSUD Lakipadada Tahun Anggaran 2016 belum memberikan informasi yang relevan dan andal untuk dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja serta saldo Pendapatan, Belanja dan Kas RSUD Lakipadada tidak dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu diminta kepada Direktur RSUD Lakipadada untuk mengoptimalkan Laporan Keuangan yang berbasis PSAP secara lengkap dan cermat dalam membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan laporan keuangan RSUd Lakipadada dengan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) agar persoalan ini tidak terulang kembali.
  7. Penyajian Utang kepada pihak ketiga belum tertib. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 menyajikan saldo utang pihak ketiga di neraca sebesar Rp71.997.595.239,00 dengan membandingkan saldo utang kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen pendukung berupa kontrak/surat perjanjian kerjasama, surat perintah mulai kerja, addendum kontrak (jika ada), PHO, laporan kemajuan fisik, berita acara pembayaran, dan keterangan keadaan khusus untuk realisasi fisik yang belum mencapai 100% (seratus persen) per-31 Desember 2016 yang ada pada 10 SKPD dan diurai dalam 605 kegiatan dengan nilai sebesar Rp115.405.699.697,15 dari hasil penelusuran lebih lanjut dengan didukung oleh dokumen pendukung secara lengkap, utang pada pihak ketiga sebesar Rp77.638.038.549,15, dimana perhitungan tersebut berasal dari sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016 tanpa membandingkan dengan kemajuan fisik pekerjaan dan menurut laporan masing-masing SKPD terkait bahwa per-31 Desember 2016 total nilai utang Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan dokumen yang ada hanya sebesar Rp58.813.021.469,00. Dengan dimikian hutang sebesar Rp12.671.871.542,45 tidak didukung oleh dokumen penunjang sehingga mengakibatkan nilai hutang dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya. Diminta kepada Pemerintah Daerah memerintahkan Kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar lebih cermat melakukan evaluasi atas pengajuan utang dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD/OPD serta menginventarisasi hutang sesuai dengan dokumen pendukung dan menghitung utang sesuai progres fisik
  8. Penatausahaan dan Pengamanan Aset belum tertib baik KIB A, KIB B, dan KIB C perlu untuk ditertibkan dengan tindakan nyata. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah penertiban, pengamanan serta melakukan pengusulan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat sesuai ketentuan yang berlaku serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaporkan hasil pengadaan aset tetap dari realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum tercatat sebagai inventaris Dinas Pendidikan kepada Bidang Aset BPKAD untuk selanjutnya dicatat dalam neraca Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
  9. Kesalahan Penganggaran pada 11 SKPD sebesar Rp8.313.952.385,00. Hal ini mengakibatkan fungsi APBD dalam rangka disiplin anggaran dan akuntabilitas pelaporan keuangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal serta realisasi belanja yang bersumber dari kesalahan penganggaran tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. kondisi ini disebabkan karena kepala SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah kurang cermat dalam melakukan verifikasi RKA. Olehnya itu, setiap SKPD/OPD harus jeli dan teliti dalam menyusun anggaran agar target serapan anggaran dapat tercapai secara maksimal.
 

B. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Hasil Pemerilksaan BPK terhadap Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  1. Proses penetapan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 tidak cermat,  dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pelampauan anggaran atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp152.128.150,00 pada 9 (sembilan) SKPD.
  2. Sisa UUDP, Pajak Pusat dan Jasa Giro terlambat setor sebesar Rp5.072.227.914,00 yang terdiri UUDP sebesar Rp4.714.062.614,00, Pajak Pusat sebesar Rp300.954.893,00, dan Jasa Giro (JKM Puskesmas) sebesar Rp57.210.400,00. Dari hasil pemeriksaan BPK, proses pengembalian UUDP per-31 Desember 2016 yang terlambat disetor sebesar Rp4.627.427.940,00 dan Rp86.634.674,00 belum disetor ke Kas Daerah sampai proses pemeriksaan berakhir, dimana kondisi ini terjadi pada Dinas Pendidikan. Hal tersebut diakibatkan SKPD terkait dan Kepala Puskesmas tidak cermat melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Keuangan Bendahara JKM Puskesmas tidak tertib dalam menyetor sisa UUDP dan Pajak ke Kas daerah/Negara yang mana dapat berpotensi untuk disalahgunakan.
  3. Penggunaan Langsung Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas PU sebesar Rp55.100.000,00. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja belum menindaklanjuti LHP BPK Nomor 38.B/LHP/XIX.MKS/06/2014 Tanggal 24 Juni 2014 atas LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) diungkapkan bahwa terdapat Peraturan Bupati tentang penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah, pemakaian kendaraan/alat berat secara Netto tidak sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Hal ini terus berlangsung tanpa ada itikad baik untuk melaksanakan rekomendasi BPK Tahun 2014 yang mengakibatkan penggunaan langsung kekayaan daerah sebesar Rp55.100.000,00 pada tahun 2016. Kondisi ini diakibatkan karena Kepala Dinas PU tidak cermat dalam melaksanakan Surat Perintah Bupati Tana Toraja terkait Koordinasi penganggaran belanja barang dan jasa untuk keperluan operasional dan personalia sewa alat berat. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk merevisi Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pemungutan Retribusi sewa alat berat agar disetor secara Bruto sesuai amanat yang tertuang dalam perda.
  4. Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Pengehasilan belum tertib. Kondisi ini diakibatkan Kepala Dinas dan PPTK kurang optimal serta kurang cermat baik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian maupun dalam perhitungan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasila Guru. Diminta Kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengikutsertakan Bendahara pengeluaran dan Guru untuk mengembalikan kelabihan pembayaran tunjangan Profesi Guru sebesar Rp206.734.992,00 dan Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp7.912.500,00 untuk disetor ke Kas Daerah.
  5. Terkait Pengelolaan Dana BOS SD/SMP/SMA/SMK tahun 2016 belum tertib. Kondisi tersebut diakibatkan karena Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak tersaji dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Penyajian Aset tetap dari Dana BOS sebesar Rp3.440.486.309,00 pada neraca tidak dapat diyakini kewajarannya serta sisa dana BOS sebesar Rp942.592.699,00 tidak dapat diyakini. Olehnya itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mengusulkan dana BOS dalam rencana Kerja dan Anggaran SKPD/OPD serta Tim Management Dana BOS lebih optimal dalam menatausahakan penerimaan dan pengeluaran dana BOS serta berkoordinasi dengan Kepala BPKAD dan sekolah-sekolah penerima dana BOS untuk menelusuri penerimaan, pengeluaran, dan sisa dana BOS termasuk rincian Aset dari Dana BOS yang benar untuk dilaporkan dalam laporan keuangan.
  6. menyangkut ketekorran Kas pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan sebesar Rp.400.000.000,00 pada Dinas kesehatan. Tidak sesuai dengan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 59 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejebat lain yang karena perbuatanya meklanggar Hukum atau melalikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara Wajib mengganti kerugian tersebut.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah pada Pasal 135 Ayat 1,2 dan 3 serta Pada Pasal 136 Ayat 1,2 dan 3.Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun  2007 tentang tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Kondisi tersebut disebapkan karena kesengajaanBendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahu Anggaran 2015 yang menggunakan luran PBI (Penerimaan  bantuan iuran) Deaerah untuk kepentingan Pribadi dengan memperkaya diri sendiri serta Kepala Dinas Kesehatan lalai dalam melakukan pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan pada SKPD yang dipimpinnya . Dimintah Kepada Pemerintah daerah untuk segerah memproses ketekoran  Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dan memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan untuk mengembalikan kelebihan pencairan iuran PBI (Penerimaan bantuan  luran) dan menyetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp. 400.000.000,00
  7. Kekurangan Volume 14 Paket pekerjaaan pada 6 SKPD sebesar Rp.217.973.067,29. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pada pasal 51 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan Barang dan Jasa atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan , serta Pasal 89 Ayat (2a) yang menyatakan Bahwa; Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Kondisi ini disebapkan karena Kepala OPD kurang Optimal dalam melakukan pengwasan dan pengendaluian Kinerja Bawahannya, serta pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Terkait, dan Konsultan Pengawas  kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan dan panitia Penerima Hasil Pekerjaan pad SKPD Terkait kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan dilapangan. Olehnya itu dimintah kepada PPK untuk memintah Rekanan terkait membayar kelebihan pembayaran senilai Rp. 217.973.067,29 untuk disetor ke Kas Daerah.
  8. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan p[ada 7 OPD yang belum dikenakan Denda Minimal sebesar Rp. 1.372.648.747,03. Hal ini tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 120 yang menyatakan bahwa selain  perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan Pekerjaannya dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia Barang/Jasa, dikenakan Denda 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.   Lampiran 1 (a) Peraturan Menteri PU 14/2013 BAB IX SSUK B6, penghentian dan pemutusan Kontrak no. 43 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan apabila penyedia barang terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang Kontrak Kritis.   Surat Edaran Dirjen Binamarga Kementrian PUPR Nomor 07/SE/db/2015 tentang Tata Cara penanganan kontrak kritis bagian E. Penanganan kontrak kritis dilakukan melalui tahapan pemberian surat peringatan, rapat pembuktian dan uji coba penyedia jasa. Jika dalam 3 (tiga) kali kesempatan Uji Coba kontrak masih kritis, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan Pemutusan kontak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masalah ini mengakibatkan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat di manfaatkan secara tepat waktu oleh  masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja serta kepada PPK meminta Rekanan untuk segera menyetor ke Kas Daerah atas Denda keterlambatan dengan Total nilai Rp. 1.372.638.747,03. 
  9. Terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan ruas Paku- Pangleon, Tombang - Lea, dan Kawasan Burake yang belum selesai dilaksanakan, Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil langkah atau tindakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menentukan langkah pemutusan kontrak sesuai dengan syrat dan ketentuan yang berlaku.
 LAPORAN KEUANGAN 
      Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan untuk TA.2016 masih sama dengan tahun - tahun sebelumnya yaitu : 
  1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Tana Toraja baik pajak maupun Retribusi Daerah.
  2. Masih terbatasnya sarana dann prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak dan Retribusi Daerah.
  3. Adanya program - program lanjutan strategis terutama program dan kegiatan Fisik dengan nilai Anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana Alokasi Anggaran Belanja.
  4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.
 
 
 
 
 
 
 

    

Share:

Total Kunjungan