Jumat, 14 Juli 2017

PENJELASAN/PENYERAHAN 4 (EMPAT) RANPERDA

DPRD Kabupaten Tana Toraja pada hari ini, telah menerima 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan langsung oleh Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae.
Keempat Ranperda yang diterima oleh DPRD melalui Ketua Welem Sambolangi, SE, yaitu:
  1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah;
  2. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  4. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Ir. Nicodemu Biringkanae dalam sambutan dan penjelasannya memohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat Tana Toraja dan secara khusus dari segenap Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dapat bersama-sama bergandengan tangan, dan mempersatukan tekad untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor serta tetap menjaga keamanan di wilayah kita masing-masing sehingga daerah kita tetap dalam keadaan kondusif.
Adapun penjelasan atas Ranperda tersebut, sebagai berikut:
  1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Maksud dan tujuan diajukannya ranperda ini adalah dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak restoran oleh karena objek pajak restoran yang tidak termasuk pajak restoran yang diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2011, terlalu tinggi sehingga pendapatan daerah dari pajak restoran menjadi berkurang. Bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemilik restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering selaku wajib pajak restoran merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk memungut pajak restoran yang telah dibayar oleh subjek pajak restoran yaitu pembeli makanan dan/atau minuman, oleh karena harga makanan dan/atau minuman yang telah dibayarkan pembeli sudah termasuk 10% (sepuluh persen) adalah pajak restoran.
  2. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan tindak lanjut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa "Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah". Adapun penetapan Ranperda ini menjadi Perda paling lambat dilaksanakan pada tanggal 2 September 2017 sesuai dengan ketentuan pasal 29 PP Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak PP ini diundangkan, dimana PP Nomor 18 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017.
  3. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maksud dan tujuan diajukannya Ranperda ini adalah dalam rangka menyesuaikan tata cara penjualan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional dan rumah dinas daerah, setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
  4. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Termuat dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran tidak semata - mata sebagai kewajiban konstitusi yang rutinitas, melainkan memiliki peranan yang sangat penting, karena melalui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kita dapat menyimak data-data kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah yang dimensional, dalam arti menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2016 dan akan menjadi bahan acuan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
 
 

Share:

Total Kunjungan