Jumat, 14 Juli 2017

PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RANPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Sebagai tindak lanjut dari Hasil Laporan Pansus Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Juni 2017, melalui ketua Pansus Andarias P. Buttutasik menyampaikan bahwa Ranperda ini apabila disetujui menjadi Perda maka akan menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perlindungan perempuan dan anak, maka pada hari ini Bupati Tana Toraja menjawab akan hasil kerja DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Pendapat Akhir Bupati.
Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae mengatakan, setelah melalui proses pembahasan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, akhirnya sampai kita pada pembicaraan Tingkat II yang meliputi pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati sebagai dasar penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap ranperda yang telah dibahas. Dalam konteks tersebut, persetujuan bersama merupakan persyaratan wajib untuk menetapkan ranperda menjadi perda. Proses akhir pembahasan ranperda yang ditandai dengan persetujuan bersama merupakan cerminan dari hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dilandasi oleh semangat kemitraan dan saling menghormati untuk menghasilkan perda yang baik dan berkualitas.
Memperhatikan dinamika pembahasan di tingkat Pansus bersama dengan tim pembahasan ranperda Pemerintah Daerah dan setelah rapat Paripurna Laporan Pansus, terdapat pokok-pokok kesepakatan yang perlu disampaikan, yaitu:
  1. Ranperda awalnya terdiri dari 17 (tujuh belas) BAB setelah pembahasan menjadi 13 (tiga belas) BAB, hal ini menggambarkan bahwa Pansus jeli dan cermat dengan mengintegrasikan beberapa materi menjadi 1 (satu) BAB.
  2. Pengaturan mengenai kelembagaan dan Kabupaten layak anak ditetapkan menjadi BAB tersendiri, oleh karena pengaturan mengenai kedua hal tersebut, memang sangat urgen sehingga harus diatur dalam BAB tersendiri.
  3. Ditambahkan pengaturan mengenai larangan, sanksi administratif, dan sanksi pidana, hal ini diperlukan untuk memberikan sanksi atau efek jera kepada setiap orang, badan usaha dan lembaga yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
Kita telah melewati sebuah proses yang panjang dalam merumuskan dan menyempurnakan satu ranperda. Dan kita sadar bahwa dalam proses itu sangat menguras energi dan pikiran yang kita miliki. Namun semua itu kita lakukan demi tercapainya peraturan daerah yang baik dan dapat dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan Tana Toraja. 
Dengan selesainya pembahasan Ranperda ini, maka perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang telah dengan sungguh-sungguh tanpa lelah melakukan pembahasan ranperda ini, sehingga dapat merumuskan suatu produk hukum yang diharapkan dapat menjadi landasan dan pedoman bagi semua pihak dalam beraktiftas dan bermasyarakat di Kabupaten Tana Toraja.
Saya menyadari bahwa selama dalam proses pembahasan pasti muncul berbagai pandangan, masukan dan saran yang sangat konstruktif, bahkan sangat mungkin terjadi silang pendapat dan adu argumentasi. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, dan saya yakin semua itu merupakan hal biasa sebagai cerminan berdemokrasi demi terciptanya rumusan perda yang baik dan disepakati dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Tana Toraja yang kita cintai bersama.
Dengan selesainya seluruh tahapan pembahasan Ranperda ini, maka selaku Bupati Tana Toraja, saya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk disetujui bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Sesudah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, kami mohon dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk ikut bersama-sama pihak Pemerintah Daerah mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada seluruh elemen masyarakat Tana Toraja sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta mereka dapat berpartisipasi dalam perlindungan perempuan dan anak.
 
 
 
 

Share:

Total Kunjungan