Senin, 31 Juli 2017

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA ATAS RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada pasal 2 ayat (1) huruf a dan d tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerinrtah dan Teknik Penyusunan APBD, yang mengamanatkan penyusuanan dan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan juli tahun 2017.
Terkait dengan hal tersebut, maka dilaksanakan Acara Penandatanganan Kesekapatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.
 
Acara Penandatanganan bersama Kepala Daerah dan DPRD didahului dengan Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja atas pembahasan bersama  dengan TAPD terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Yohanis Napan, SE selaku Sekretaris Badan Anggaran.
Adapun Hasil Pembahasan KUA dan PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD, sebagai berikut:

I .DASAR
    Pelaksanaan Rapat badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja ini di dasarkan pada:
  1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
  2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi  dan Pemerintah Daerah Pabupaten /Kota;
  9. Peraturan pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomort 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teleh diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;   
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
  16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
  17. Peraturan DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
  18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 06/KEP/DPRD/V/2017 tentang Perubhahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 10/KEP/DPRD/XI/2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Struktur, Komposisi dan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
II.   TUJUAN.
        Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun  Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja terhadap asumsi Pendapatan dan Belanja Tahun 2018, untuk dicermati dan dibahas secara seksama terhadap kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2017 dana Renja masing-masing OPD Tahun 2017 sebelum dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA masing-masing OPD Kabupaten Tana Toraja.
III.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN.
         Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan pada hari selasa s/d jumat, tanggal 25 s/d 28 Juli 2017 bertempat di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja.
IV.    PESERTA RAPAT
        Peserta Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dihadiri oleh:
  1. Unsur DPRD :
          Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja.
      2. Unsur Pemerintahan Daerah:
          Pimpinan dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan OPD yang terkait dengan  pengelolaan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

     3. Unsur Sekretarias: 
         Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran bersama Staf Sekretariat.
V. HASIL PEMBAHASAN
A. Kebijakan Umum Anggaran.
          Terhadap Rancangan  KUA, melalui pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD atas rancangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnaya telah mendapatkan pencermatan dalam rapat pembahasan Badan Anggaran, maka Badan Anggaran  merekomendasikan hal - hal sebagai berikut:
  1. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam rancangan KUA merupakan penjabaran terhadap RPJMD, RKPD, Renja OPD dalam mewujudakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Masa Jabatan 2016-2021 yaitu" MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" dengan pendekatan kawasan / Wilayah demikian juga pendekatan anggaran dengan Money Follow Program yang dititikberatkan pada pendekatan pembangunan secara Holistik, Tematik, integrated, dan Spsial.
  2. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam KUA adalah pengejawantahan  dan Implementsi terhadap komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan "Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh, Jangan Biarkan Rakyatku Sakit, Jangan Biarkan Rakyatku Lapar".
  3. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran rencana Pemerintah Daerah dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan dengan skala prioritas melalui pendekatan dan pemetaan potensi unggulan masing - masing Kecamatan serta mempertimbangkan keseimbangan alokasi dana Stimulan antara Lembang dan Kelurahan dalam wilayah Kabupten Tana Toraja.
  4. Agar Kebijakan - Kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran  2018 merupakan penjabaran komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong Akselerasi pembangunan dan pelayanan yang merata serta berkeadilan pada Wilayah Khusus antara lain Kecamatan Mappak, Simbuang, Rano dan Masanda, serta beberapa wilayah khusus lainya yang tersebar di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.  
B. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pendapatan
Terhadap Rancangan PPAS yang telah mengalami pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, dari Rancangan Awal terhadap asumsi pendapatan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 tidak mengalami perubahan, namun dalam komponan pendapatan ada beberapa item yang mengalami perubahan dalam hal penambahan dan pengurangan. Adapun yang mengalami penambahan dan pengurangan, sebagai berikut:   
a. Pendapatan Asli Daerah dari Rp.94.000.000.000,- bertambah menjadi 110.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
        - Pajak Daerah = 12.000.000.000,-
        - Retribusi Daerah = 11.000.000.000,-
        - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan = 10.000.000.000,-     
        - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah = 77.000.000.000,-
b. Dana Perimbangan mengalami perubahan dari Rp933.000.000.000,-. Menjadi sebesar Rp900.000.000.000,- terdiri dari:
        - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak =  23.000.000.000,-                            
        - Dana Alokasi Umum = 565.000.000.000,-
        - Dana Alokasi Khusus = 312.000.000.000,-
c.    Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami perubahan dari Rp173.000.000.000,- menjadi Rp190.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
        - Hibah                                                                                        53.000.000.000,-
        - Dana Darurat                                                                                                    0,-
        - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi                                           32.000.000.000,-
           Dan Pemerintah Daerah Lainnya
        - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                            0,- 
        - Bantuan Keuangan dari Propinsi                                                                        0,-
           Atau Pemerintah Daerah Lainnya
        - Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat                                          105.000.000.000,-
     Jumlah Pendapatan setelah Pembahasan                                           1.200.000.000.000,-

Dari total Pendapatan sebesar Rp1.200.000.000.000,- dijabarkan dalam PPAS berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018.

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN
  1. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Anggaran merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja agar segera mengangkat Pejabat Defenitif pada setiap OPD khususnya yang mengelola langsung pendapatan.
  2. Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pendidikan yang unggul dan berkualitas dengan Motto " Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh " agar betul-betul mampu diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Leading Sector Pendidikan dan OPD-OPD yang terkait dengan pendidikan dalam implementasi melalui program dan kegiatan dalam PPAS yang telah disiapkan.
  3. Untuk terwujudnya Motto Pemerintah Daerah "Jangan Biarkan Rakyatku Sakit", agar Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja sebagai Leading Sector kesehatan bersama OPD terkait lainnya betul-betul mengimplementasikan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan terhadap PPAS yang telah disiapkan.
  4. Dalam rangka menindaklanjuti Motto Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja " Jangan Biarkan Rakyatku Lapar ", agar betul-betul dipahami oleh Dinas Pertanian sebagai Leading Sector dan OPD-OPD yang terkait dengan ekonomi kerakyatan untuk dijabarkan dalam rencana Program dan Kegiatan melalui PPAS yang telah disiapkan.
  5. Dalam rangka mewujudkn Tana Toraja yang bersih dan teratur, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan Dinas Pehubungan Kabupaten Tana Toraja dalam menjabarkan Program Kegiatan untuk mewujudkan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pada Terminal Makale sehingga menjadi terminal yang ideal dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Tana Toraja.
  6. Dalam rangka pemberian insentif bagi Lingkungan dan RT, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan perhitungan secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  7. Dalam rangka membangkitkan kembali kebanggaan terhadap Adat dan Budaya Tana Toraja, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD untuk berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan sebagai Leading Sector dan OPD terkait lainnya agar dalam penjabaran program dan kegiatan betul-betul mampu menggali dan mengangkat kembali Adat Budaya yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Tana Toraja.
  8. Untuk mewujudkan Program "Tana Toraja Menuju Kabupaten Layak Anak", Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka implementasi program Tana Toraja menuju Kabupaten Layak Anak.
  9. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Mess Makassar dan Mess Jakarta, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan Bagian Umum Setda untuk menyiapkan biaya operasional dalam menunjang kegiatan.
  10. Dalam rangka penertiban Aset pada setiap OPD, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memperjelas status dan penggunaan aset-aset daerah sehingga bisa terkontrol dan jelas keberadaannya.
  11. Dalam rangka penjabaran PPAS APBD Tahun 2018 yang menjadi program kegiatan masing-masing OPD, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar melakukan koordinasi pada tiap-tiap OPD sehingga RKA masing-masing OPD merupakan penjabaran RPJMD, RKPD, dan Renja masing-masing OPD yang dapat dinilai dan terukur.  
Acara penandatangan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dilakukan bersama oleh Wakil Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.
 
 
 
 
Dilanjutkan dengan Sambutan Bupati Tana Toraja yang disampaikan oleh Wakil Bupati Victor Datuan Batara, SH.
 









  
Share:

Total Kunjungan