Senin, 24 Juli 2017

LAPORAN PANJA III

Panitia Kerja III DPRD Kabupaten Tana Toraja yang secara khusus dibentuk dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hari ini menyampaikan Laporan Hasil Pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
Sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, maka Panja III yang telah mengadakan rapat koordinasi dan telah mengadakan konsultasi ke tingkat Provinsi, dengan segera menyampaikan hasil kerja Panja III atas Pembahasan Ranperda tersebut. 
 

Drs. Luter Sampe Patasik selaku Wakil Ketua Panja III, menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panja III, dimana dalam laporan tersebut memuat hasil-hasil pembahasan berupa perubahan-perubahan substansi ranperda yang disepakati bersama dalam panitia kerja.
Berdasarkan hasil rapat-rapat kerja Panja, telah merumuskan hasil kerja atas pembahasan ranperda sebagaimana termuat dalam BAB-BAB dan Pasal-Pasal dalam laporan ini, sebagai berikut:
  1. Pada Judul kata " PELAKSANAAN " dihapus sehingga berbunyi " HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ".
  2. Pada Konsideran Mengingat sebelumnya terdiri atas 7 poin berubah menjadi 9 poin, ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174 ) selanjutnya menjadi poin (6) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 574 ) selanjutnya menjadi poin (7) sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 menjadi poin (8) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 menjadi poin (9).
  3. Pada Diktum Menetapkan  kata " PELAKSANAAN " dihilangkan sehingga berbunyi " Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."
  4. Pada Pasal 8 ayat (5) kalimat " diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada" dihapus sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi "ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri."
  5. Pada Pasal 8 ayat (6) poin ( a,b,dan c) kalimat "paling banyak" dihilangkan diganti dengan kata "sebanyak" sehingga ayat (6) berbunyi: Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: a. Tinggi,sebanyak 7 ( tujuh ) kali; b. Sedang,sebanyak 5 (lima) kali; c. Rendah,sebanyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
  6. Pada Pasal 13 ayat (7) kalimat "Peraturan Bupati dengan berpedoman pada" dihapus sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturamn Menteri."
  7. Pada pasal 15 ayatb ( 2 )" kata dapat " dihilangkan sehingga berbunyi " Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan . "
  8. Pada Pasal 19 ayat ( 2 ) poin ( e ) kalimat " 5 ( Lima ) Bulan atau paling banyak" dihilangkan sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi " Masa Bakti sampai dengan 5 ( Lima ) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 ( Enam ) Bulan Uang Representasi."
  9. Pada pasal 22 ayat ( 3 ) poin ( a dan b ) angka ( 1,2 dan 3 ) kalimat "paling banyak" diganti dengan kata "Sebanyak' sehingga berbunyi : Penganggaran dana Operaional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0 dan ayat ( 2 ) disusun secara Kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagi berikut:(a). Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:1. Tinggi Sebanyak 6     ( enam ) kali, 2. Sedang Sebanyak 4 ( empat ) kali, 3. rendah Sebanyak 2 ( dua ) kali.(b). wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kermampuan keuangan daerah: 1. tinggi Sebanyak 4 ( empat ) kali, 2. Sedang Sebanyak 2,5 ( dua koma lima ) kali, 3. Rendah Sebanyak  1,5 ( satu koma lima ).                 dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 
  10. Pada judul bagian Penjelasan kata " PELAKSANAAN" dihapus sehingga berbunyi  " HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH"
 
 
 
 
 
 
 
Share:

Total Kunjungan