Selasa, 18 Juli 2017

JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

Dalam rangka menindaklanjuti Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tana Toraja atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang telah diterima beberapa hari yang lalu, maka untuk menjawab semua hal-hal yang dituangkan dalam pemandangan umum tersebut, diadakan Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut.
Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, SH yang membacakan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tana Toraja yang telah memberi perhatian yang sangat serius melalui Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi pada tanggal 17 Juli 2017, dimana 7 (tujuh) Fraksi telah menyatakan menerima dan menyetujui 4 (empat) Ranperda untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib yang berlaku di Lembaga yang Terhormat ini.
Selanjutnya berkaitan dengan Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 ( Empat ) buah Ranperda Kabupaten Tana Toraja, Perkenankanlah Saya Menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Pertanyaan, Pernyataan, Saran,serta Masukan yang telah disampaikan oleh segenap Fraksi, yang mana kami akan urutkan berdasarkan urutan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi pada tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut:
  1. Fraksi Partai Nasdem. Bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, merupakan Kewajiban Konstitusional Kepala Daerah yang wajib disampaikan kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir, bardasarkan ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terhadap saran dan masukan agar Perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2011 betul-betul sesuai dangan kondisi Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas saran dan masukannya, dan hal itu akan kita pertimbangkan bersama dalam pembahasan selanjutnya.
  2. PDI Perjuangan. Bahwa penurunan standar nilai objek pajak restoran yang tidak kena pajak, tidak akan menghambat perkembangan bisnis restoran di Kabupaten Tana Toraja karena yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan pemilik restoran merupakan wajib pajak restoran oleh karena harga makanan dan/atau minuman yang telah dibayar oleh subjek pajak restoran yaitu pembeli, termasuk 10% (Sepuluh Persen) di dalamnya adalah pajak restoran. Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara akan dilakukan secara selektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Terkait Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah setuju untuk menghitung secara cermat kemampuan daerah memenuhi Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri sesuai amanat pasal 8 ayat (5) PP 18 tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri dalam Negeri. Sedangkan terkait jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik per-suara mempunyai Dasar Hukum tersendiri dalam menentukan besarnya bantuan keuangan  per-suara yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 6 tahun 2017. Terhadap temuan BPK pada laporan keuangan  Pemerintah Daerah tahun anggaran 2016, dalam rangka percepatan penyelesaian tindaklanjut LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi, Bupati Tana Toraja telah menetapkan Keputusan Bupati nomor 250/VII/tahun 2017 tentang pembentukan Tim  pelaksana fasilitasi pendampingan penyelesaian LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2016, dimana Tim tersebut mempunyai tugas untuk memberikan teguran dan/atau memerintahkan seseorang atau badan untuk mengembalikan kerugian negara berdasarkan LHP BPK karena berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, LHP wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian Negara/Daerah. Pemerintah Daerah akan berusaha agar masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berakibat terlambatnya pembayaran kepada rekanan tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. 
  3. Fraksi Partai Gerindra. Pemerintah Daerah menyampaikan Apresiasi kepada Fraksi Partai Gerindra yang mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, sedangkan saran dan masukan agar Peraturan Daerah mempertimbangkan secara matang besaran yang layak dari nilai penjualan kena pajak restoran akan kita pertimbangkan bersama pada pembahasan selanjutnya ditingkat Panja. Mengenai penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara, perlu kami sampaikan bahwa untuk menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas dihitung berdasarkan umur kendaraan. Bahwa realisasi belanja modal 59,55% sampai dengan 31 Desember 2016 masih ada pekerjaan yang belum dibayarkan (Utang per 31 Desember 2016) dan pekerjaan yang belum selesai fisiknya per 31 Desember 2016 (DPAL) sebesar Rp115.259.737.297,00. Terkait Ranperda tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah setuju bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  4. Fraksi Partai Hanura. Pemerintah Daerah memohon dukungan dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk bersama-sama mensosialisasikan ke-4 (empat) buah Ranperda ini kepada masyarakat, sehingga nantinya setelah ke-4 (empat) Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah akan menghasilkan suatu produk hukum yang dapat ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Terkait saran kiranya pengisian Jabatan Eselon II yang kosong hendaknya diisi Pejabat Defenitif, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah sedang menyiapkan payung hukum tentang Mekanisme, Tata cara dan Persyaratan Pelaksanaan lelang Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Peraundang-undangan.
  5. Fraksi PKP Indonesia. Pemerintah Daerah menyampaikan Apresiasi kepada Fraksi PKP Indonesia yang mendukung langkah yang diambil Pemerintah Daerah untuk menurunkan batas nilai penjualan restoran yang tidak kena pajak yakni penjualan yang tidak melebihi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) Per-bulan dan bahkan jika memungkinkan nilai tersebut dihapus atau Rp.0 (Nol rupiah) karena pajak yang dikenakan tidak membebani pengusaha restoran tetapi pembeli makanan dan/atau minuman. Bahwa langkah yang diambil Pemerintah Daerah untuk secepatnya menyerahkan Ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, adalah untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum karena sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2017, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib mendasarkan atau menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah tersebut paling lambat 3 (tiga) Bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai PKP Indonesia yang mampu memahami dengan baik atas diajukannya Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah. Bahwa penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, merupakan Kewajiban Kostitusional Kepala Daerah kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir, untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016.
  6. Fraksi Partai Demokrat. Bahwa opini wajar dengan pengecualian (WPD) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2016 tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk DPRD Kabupaten Tana Toraja, dan Pemerintah Daerah akan berusaha meningkatkannya pada masa yang akan datang. Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai Demokrat yang mendukung diajukannya Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak  Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambatn 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan, dalam arti bahwa apabila Perda tidak ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadi kekosongan hukum mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD  sehingga pemerintah daerah tanggap untuk mengajukan Ranperda tersebut. 
  7. Fraksi Partai Golongan Karya. Pemerintah Daerah perlu membangun kerjasama yang baik dengan pengusaha restoran selaku wajib pajak restoran, agar mereka memahami bahwa pajak restoran yang dipungut tidak mengurangi pendapatan mereka karena pajak yang dipungut asalnya dari pembelu atau konsumen. Kalimat sesuai dengan kemampuan daerah dalam ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelompokan keuangan daerah. Dalam hal masih ada pasal-pasal lain dalam ranperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang memerlukan penyesuaian, Pemerintah Daerah senantiasa membuka diri untuk membahasnya bersama dengan DPRD Kab. Tana Toraja. Mengenai pencapaian target Pendapatan dan Pengeluaran Tahun 2016 dapat kami jelaskan sebagai berikut:
    • Dalam Tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar 86% dan setiap item pada pos pendapatan telahmencapai 80% kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi DAK hanya mencapai 53,54% disebabkan karena kurangnya penyerapan anggaran DAK sehingga transfer dana DAK berkurang.
    • Sedangkan realisasi belanja masih ada beberapa item pos belanja yang realisasinya di bawah 60% dengan rincian: Belanja Bunga 23,78% (hanya bunga SLA sebesar Rp27.345.564,30); Bantuan Sosial 16,28% yang dicairkan hanya bantuan sosial kepada onderstand sebesar Rp49.500.000,00; Belanja Modal 59,55% sampai dengan 31 Desember 2016 masih ada pekerjaan yang belum dibayarkan (utang per 31 Desember 2016) dan pekerjaan yang belum selesai fisiknya per 31 Desember 2016 (DPAL); Belanja Tidak Terduga 1,31% (hanya untuk kegiatan yang sifatnya darurat);Utang Jangka Panjang 5,54% (hanya bunga SLAsebesar Rp186.195.772,87).
    Mengenai keterlambatan penyelesaian sejumlah kegiatan dalam pelaksanaan APBD T.A 2016 dapat kami jelaskan bahwa disebabkan perubahan APBD ditetapkan tanggal 21 november 2016, dimana pada umumnya pekerjaan yang terlambat dianggarkan/dilakukan perubahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan Pemda Kab. Tana Toraja per 31 Desember 2016 pada neraca Daerah terdapat pos utang kepada pihak ketiga sebesar Rp71.484.893.011,45. Dalam tahun 2016 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp136.685.925.913,47. Dalam tahun 2016 sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan selama tahun 2016 terdiri dari Total Pendaptan= Rp1.008.014.776.094,20, Penerimaan Pembiayaan= Rp136.685.925.913,47. Jadi penerimaan pembiayaan hanya diperuntukkan membiayai pengeluaran pembiayaan tetapi penerimaan pembiayaan + pendapatan diperuntukkan membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2016. 
Adapun rincian SILPA per 31 Desember 2016 sebesar Rp128.838.740.750,09 terdiri dari:
  • KAS DI DAERAH = Rp111.367.806.928,78.
  • KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN = Rp227.089.631,00.
  • KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN = Rp4.714.358.892,00.
  • KAS DI BENDAHARA JKN = Rp1.686.875.073,00.
  • KAS DI BLUD = Rp10.842.610.225,31.
Dari Silpa tersebut, yang sudah jelas peruntukkannya sebesar Rp127.789.222.595,31 terdiri dari:
  • KAS DI BENDAHARA JKN = Rp1.686.875.073,00.
  • KAS DI BLUD = Rp10.842.610.225,31.
  • UTANG PER 31 DESEMBER 2016 = Rp71.484.893.011,45.
  • DIPDAL PER 31 DESEMBER 2016 = Rp43.774.844.285,55.
Jadi SILPA murni per 31 Desember 2016 Rp1.049.518.154,78.
Untuk hal-hal yang berkaitan langsung secara substansi dengan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah ini, maka kami akan tanggapi dan/atau jawab dalam rapat pembahasan dengan Pansus atau Panja yang khusus diagendakan untuk membicarakan permasalahan tersebut.
Demikian tanggapan dan/atau jawaban kami terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tana Toraja atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
 
 
 
 
 

          
Share:

Total Kunjungan