Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin 2A Makale, Tana Toraja, 91811

Ramah Tamah

Suasana Kekeluargaan yang tetap terpelihara antara Pemerintah dan Masyarakatnya

Senin, 31 Juli 2017

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA ATAS RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada pasal 2 ayat (1) huruf a dan d tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerinrtah dan Teknik Penyusunan APBD, yang mengamanatkan penyusuanan dan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan juli tahun 2017.
Terkait dengan hal tersebut, maka dilaksanakan Acara Penandatanganan Kesekapatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.
 
Acara Penandatanganan bersama Kepala Daerah dan DPRD didahului dengan Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja atas pembahasan bersama  dengan TAPD terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Yohanis Napan, SE selaku Sekretaris Badan Anggaran.
Adapun Hasil Pembahasan KUA dan PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD, sebagai berikut:

I .DASAR
    Pelaksanaan Rapat badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja ini di dasarkan pada:
  1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
  2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi  dan Pemerintah Daerah Pabupaten /Kota;
  9. Peraturan pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomort 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teleh diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;   
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
  16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
  17. Peraturan DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
  18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 06/KEP/DPRD/V/2017 tentang Perubhahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 10/KEP/DPRD/XI/2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Struktur, Komposisi dan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
II.   TUJUAN.
        Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun  Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja terhadap asumsi Pendapatan dan Belanja Tahun 2018, untuk dicermati dan dibahas secara seksama terhadap kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2017 dana Renja masing-masing OPD Tahun 2017 sebelum dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA masing-masing OPD Kabupaten Tana Toraja.
III.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN.
         Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan pada hari selasa s/d jumat, tanggal 25 s/d 28 Juli 2017 bertempat di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja.
IV.    PESERTA RAPAT
        Peserta Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dihadiri oleh:
  1. Unsur DPRD :
          Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja.
      2. Unsur Pemerintahan Daerah:
          Pimpinan dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan OPD yang terkait dengan  pengelolaan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

     3. Unsur Sekretarias: 
         Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran bersama Staf Sekretariat.
V. HASIL PEMBAHASAN
A. Kebijakan Umum Anggaran.
          Terhadap Rancangan  KUA, melalui pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD atas rancangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnaya telah mendapatkan pencermatan dalam rapat pembahasan Badan Anggaran, maka Badan Anggaran  merekomendasikan hal - hal sebagai berikut:
  1. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam rancangan KUA merupakan penjabaran terhadap RPJMD, RKPD, Renja OPD dalam mewujudakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Masa Jabatan 2016-2021 yaitu" MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" dengan pendekatan kawasan / Wilayah demikian juga pendekatan anggaran dengan Money Follow Program yang dititikberatkan pada pendekatan pembangunan secara Holistik, Tematik, integrated, dan Spsial.
  2. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam KUA adalah pengejawantahan  dan Implementsi terhadap komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan "Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh, Jangan Biarkan Rakyatku Sakit, Jangan Biarkan Rakyatku Lapar".
  3. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran rencana Pemerintah Daerah dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan dengan skala prioritas melalui pendekatan dan pemetaan potensi unggulan masing - masing Kecamatan serta mempertimbangkan keseimbangan alokasi dana Stimulan antara Lembang dan Kelurahan dalam wilayah Kabupten Tana Toraja.
  4. Agar Kebijakan - Kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran  2018 merupakan penjabaran komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong Akselerasi pembangunan dan pelayanan yang merata serta berkeadilan pada Wilayah Khusus antara lain Kecamatan Mappak, Simbuang, Rano dan Masanda, serta beberapa wilayah khusus lainya yang tersebar di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.  
B. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pendapatan
Terhadap Rancangan PPAS yang telah mengalami pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, dari Rancangan Awal terhadap asumsi pendapatan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 tidak mengalami perubahan, namun dalam komponan pendapatan ada beberapa item yang mengalami perubahan dalam hal penambahan dan pengurangan. Adapun yang mengalami penambahan dan pengurangan, sebagai berikut:   
a. Pendapatan Asli Daerah dari Rp.94.000.000.000,- bertambah menjadi 110.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
        - Pajak Daerah = 12.000.000.000,-
        - Retribusi Daerah = 11.000.000.000,-
        - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan = 10.000.000.000,-     
        - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah = 77.000.000.000,-
b. Dana Perimbangan mengalami perubahan dari Rp933.000.000.000,-. Menjadi sebesar Rp900.000.000.000,- terdiri dari:
        - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak =  23.000.000.000,-                            
        - Dana Alokasi Umum = 565.000.000.000,-
        - Dana Alokasi Khusus = 312.000.000.000,-
c.    Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami perubahan dari Rp173.000.000.000,- menjadi Rp190.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
        - Hibah                                                                                        53.000.000.000,-
        - Dana Darurat                                                                                                    0,-
        - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi                                           32.000.000.000,-
           Dan Pemerintah Daerah Lainnya
        - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                            0,- 
        - Bantuan Keuangan dari Propinsi                                                                        0,-
           Atau Pemerintah Daerah Lainnya
        - Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat                                          105.000.000.000,-
     Jumlah Pendapatan setelah Pembahasan                                           1.200.000.000.000,-

Dari total Pendapatan sebesar Rp1.200.000.000.000,- dijabarkan dalam PPAS berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018.

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN
  1. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Anggaran merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja agar segera mengangkat Pejabat Defenitif pada setiap OPD khususnya yang mengelola langsung pendapatan.
  2. Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pendidikan yang unggul dan berkualitas dengan Motto " Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh " agar betul-betul mampu diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Leading Sector Pendidikan dan OPD-OPD yang terkait dengan pendidikan dalam implementasi melalui program dan kegiatan dalam PPAS yang telah disiapkan.
  3. Untuk terwujudnya Motto Pemerintah Daerah "Jangan Biarkan Rakyatku Sakit", agar Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja sebagai Leading Sector kesehatan bersama OPD terkait lainnya betul-betul mengimplementasikan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan terhadap PPAS yang telah disiapkan.
  4. Dalam rangka menindaklanjuti Motto Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja " Jangan Biarkan Rakyatku Lapar ", agar betul-betul dipahami oleh Dinas Pertanian sebagai Leading Sector dan OPD-OPD yang terkait dengan ekonomi kerakyatan untuk dijabarkan dalam rencana Program dan Kegiatan melalui PPAS yang telah disiapkan.
  5. Dalam rangka mewujudkn Tana Toraja yang bersih dan teratur, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan Dinas Pehubungan Kabupaten Tana Toraja dalam menjabarkan Program Kegiatan untuk mewujudkan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pada Terminal Makale sehingga menjadi terminal yang ideal dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Tana Toraja.
  6. Dalam rangka pemberian insentif bagi Lingkungan dan RT, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan perhitungan secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  7. Dalam rangka membangkitkan kembali kebanggaan terhadap Adat dan Budaya Tana Toraja, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD untuk berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan sebagai Leading Sector dan OPD terkait lainnya agar dalam penjabaran program dan kegiatan betul-betul mampu menggali dan mengangkat kembali Adat Budaya yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Tana Toraja.
  8. Untuk mewujudkan Program "Tana Toraja Menuju Kabupaten Layak Anak", Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka implementasi program Tana Toraja menuju Kabupaten Layak Anak.
  9. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Mess Makassar dan Mess Jakarta, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan Bagian Umum Setda untuk menyiapkan biaya operasional dalam menunjang kegiatan.
  10. Dalam rangka penertiban Aset pada setiap OPD, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memperjelas status dan penggunaan aset-aset daerah sehingga bisa terkontrol dan jelas keberadaannya.
  11. Dalam rangka penjabaran PPAS APBD Tahun 2018 yang menjadi program kegiatan masing-masing OPD, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar melakukan koordinasi pada tiap-tiap OPD sehingga RKA masing-masing OPD merupakan penjabaran RPJMD, RKPD, dan Renja masing-masing OPD yang dapat dinilai dan terukur.  
Acara penandatangan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dilakukan bersama oleh Wakil Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.
 
 
 
 
Dilanjutkan dengan Sambutan Bupati Tana Toraja yang disampaikan oleh Wakil Bupati Victor Datuan Batara, SH.
 









  
Share:

Senin, 24 Juli 2017

LAPORAN PANJA III

Panitia Kerja III DPRD Kabupaten Tana Toraja yang secara khusus dibentuk dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hari ini menyampaikan Laporan Hasil Pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
Sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, maka Panja III yang telah mengadakan rapat koordinasi dan telah mengadakan konsultasi ke tingkat Provinsi, dengan segera menyampaikan hasil kerja Panja III atas Pembahasan Ranperda tersebut. 
 

Drs. Luter Sampe Patasik selaku Wakil Ketua Panja III, menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panja III, dimana dalam laporan tersebut memuat hasil-hasil pembahasan berupa perubahan-perubahan substansi ranperda yang disepakati bersama dalam panitia kerja.
Berdasarkan hasil rapat-rapat kerja Panja, telah merumuskan hasil kerja atas pembahasan ranperda sebagaimana termuat dalam BAB-BAB dan Pasal-Pasal dalam laporan ini, sebagai berikut:
  1. Pada Judul kata " PELAKSANAAN " dihapus sehingga berbunyi " HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ".
  2. Pada Konsideran Mengingat sebelumnya terdiri atas 7 poin berubah menjadi 9 poin, ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174 ) selanjutnya menjadi poin (6) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 574 ) selanjutnya menjadi poin (7) sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 menjadi poin (8) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 menjadi poin (9).
  3. Pada Diktum Menetapkan  kata " PELAKSANAAN " dihilangkan sehingga berbunyi " Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."
  4. Pada Pasal 8 ayat (5) kalimat " diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada" dihapus sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi "ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri."
  5. Pada Pasal 8 ayat (6) poin ( a,b,dan c) kalimat "paling banyak" dihilangkan diganti dengan kata "sebanyak" sehingga ayat (6) berbunyi: Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: a. Tinggi,sebanyak 7 ( tujuh ) kali; b. Sedang,sebanyak 5 (lima) kali; c. Rendah,sebanyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
  6. Pada Pasal 13 ayat (7) kalimat "Peraturan Bupati dengan berpedoman pada" dihapus sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturamn Menteri."
  7. Pada pasal 15 ayatb ( 2 )" kata dapat " dihilangkan sehingga berbunyi " Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan . "
  8. Pada Pasal 19 ayat ( 2 ) poin ( e ) kalimat " 5 ( Lima ) Bulan atau paling banyak" dihilangkan sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi " Masa Bakti sampai dengan 5 ( Lima ) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 ( Enam ) Bulan Uang Representasi."
  9. Pada pasal 22 ayat ( 3 ) poin ( a dan b ) angka ( 1,2 dan 3 ) kalimat "paling banyak" diganti dengan kata "Sebanyak' sehingga berbunyi : Penganggaran dana Operaional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0 dan ayat ( 2 ) disusun secara Kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagi berikut:(a). Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:1. Tinggi Sebanyak 6     ( enam ) kali, 2. Sedang Sebanyak 4 ( empat ) kali, 3. rendah Sebanyak 2 ( dua ) kali.(b). wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kermampuan keuangan daerah: 1. tinggi Sebanyak 4 ( empat ) kali, 2. Sedang Sebanyak 2,5 ( dua koma lima ) kali, 3. Rendah Sebanyak  1,5 ( satu koma lima ).                 dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 
  10. Pada judul bagian Penjelasan kata " PELAKSANAAN" dihapus sehingga berbunyi  " HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH"
 
 
 
 
 
 
 
Share:

Jumat, 21 Juli 2017

KUNJUNGAN KERJA PANJA II KE PASAR GE'TENGAN DAN UPTD KERAJINAN UKIRAN KAYU

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja dengan OPD sebagai mitra kerja Panja II, secara khusus untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, maka Panja II melakukan Kunjungan Kerja ke Lokasi Pembangunan Pasar di Ge'tengan Kecamatan Mengkendek dan Lokasi Pembangunan UPTD Kerajinan Ukiran Kayu yang ada di Pantan Kecamatan Makale.
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Kunjungan Kerja Panja II tersebut dalam rangka melihat secara langsung hasil Pembangunan Pasar dan Tempat Pelatihan Kerajinan Ukiran Kayu yang bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemantauan Panja, di Pasar Ge'tengan belum dapat dioperasionalkan karena menurut Pengelola Pasar Ge'tengan, belum dilakukan serah terima dari Pemda untuk operasional Pasar sebagaimana mestinya.


Share:

Rabu, 19 Juli 2017

RAPAT KERJA PANJA III

Panitia Kerja (Panja) III mengawali tugasnya dalam Pembahasan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mengadakan Rapat Kerja dengan instansi terkait yaitu:
  1. Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum;
  2. Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  3. Bagian Hukum Setda.
 
 Ir. Titus Peri Panannangan selaku Ketua Panja, memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Anggota Panja lainnya serta Plt. Sekrataris Daerah Kab. Tana Toraja DR. Semuel Tandi Bura.
Agenda Rapat Kerja tersebut adalah konsultasi terhadap substansi yang termuat dalam Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

 
 

Share:

RAPAT KERJA PANJA II


Sejalan dengan Panja I, pada kesempatan yang sama Panja II mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dalam hal ini OPD lingkup Pemerintha Kab. Tana Toraja antara lain:
  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Kesehatan
  4. BKPAD
  5. Bappeda
  6. Dinas Koperasi dan UMKM
  7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 
Rapat Kerja Panja II dipimpin oleh Wakil Ketua Panja Yariana Somalinggi, SE.
Agenda rapat tersebut yaitu melakukan sinkronisasi atas Anggaran yang ada di masing-masing OPD terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

 

Share:

RAPAT KERJA PANJA I

Dengan telah ditetapkannya Panitia Kerja (Panja) dalam Rapat Paripurna, Panja I yang secara khusus dibentuk untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016, mengadakan rapat kerja bersama dengan Inspektorat, BPKAD, Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Hukum Setda.
 
Adapun hasil kesimpulan dalam rapat:
  1. Terkait dengan aset berupa tanah yang ada di Makassar, diharapkan kepada Bupati Tana Toraja agar bersurat ke BPN Makassar untuk melakukan pengukuran ulang sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya.
  2. Diharapkan kepada Bupati untuk menarik kembali/mengurangi tenaga ASN yang ada di Mess Makassar maupun yang ada di Jakarta karena tidak efektif lagi dan terlalu banyak di dua tempat tersebut.
  3. Meminta kepada Bupati agar ASN yang pindah tugas tidak membawa serta aset yang menjadi tanggung jawab di OPD yang ditinggalkan.
  4. Agar setiap OPD melaporkan aset yang dimiliki kepada BPKAD pada Bidang Aset, khususnya aset yang susdah tidak layak lagi maupun diusulkan untuk dihapus.
  5. Aset bergerak (mobil dan motor) yang sudah dihapus agar segera dilunasi (dibayar) ke Bapenda untuk dimasukkan dalam PAD.
  6. Semua Alas Hak (Sertifikat) tempat berdirinya bangunan yang akan menjadi aset daerah agar dibuatkan Sertifikat (termasuk Bangunan Sekolah dan Poskesdes).
Share:

Selasa, 18 Juli 2017

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PANJA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANPERDA

Setelah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima oleh DPRD dan telah disetujui oleh ke-7 (tujuh) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tana Toraja serta telah mendapat jawaban dan/atau penjelasan Bupati Tana Toraja atas Pemandangan Umum Fraksi, maka DPRD Kabupaten Tana Toraja segera menindaklanjuti dengan membentuk 3 (tiga) Panitia Kerja (PANJA) untuk membahas Ranperda tersebut.
Kepala Bagian Agenda Persidangan dan Risalah Daud Kiding yang mewakili Sekretaris DPRD membacakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor: 12/KEP/DPRD/VII/2017 Tanggal 18 juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
Adapun lampiran keputusan tersebut:
I. PANJA I, Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016:
  1. Selmy Sattu SH (Ketua)
  2. Adolpina Minggu Pakonglu, S.Pd (Wakil Ketua)
  3. Alexander Pantan Rante Allo (Sekretaris)
  4. Nikodemus P. Mangera (Anggota)
  5. dr. Elis Batti', M.K.M (Anggota
  6. Stepanus Maluangan, S.Sos (Anggota)
  7. Yohanis Patabang, SE (Anggota)
  8. Ir. Amir Loga (Anggota)
  9. Nataniel Retta, S.Sos (Anggota)  
II. PANJA II, Pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016:
  1. Paulus Paonganan (Ketua)
  2. Yariana Somalinggi, SE (Wakil Ketua)
  3. Beatris Palamba, SE (Sekretaris)
  4. Randan P. Sampetoding, SE (Anggota)
  5. Ir. Kristian H. P. Lambe, MM (Anggota)
  6. Lantjang Bombing Nampe, SH. M.Si (Anggota)
  7. Semuel Pali' Tandirerung, SH (Anggota)
  8. Safruddin, SE (Anggota)
  9. Andarias P. Buttutasik (Anggota)
  10. Yakobus Tonglolangi (Anggota)
III. PANJA III, Pembahasan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
  1. Ir. Titus Peri Panannangan (Ketua)
  2. Drs. Kendek Rante (Wakil Ketua)
  3. Drs. Luter Sampe Patasik (Sekretaris)
  4. Josephine M. Palamba', S.Th (Anggota)
  5. Marthen Patulak, SH (Anggota)
  6. Sony Palullungan (Anggota)
  7. Aser Pakabu (Anggota)
  8. Yohanis Linthin Ambalinggi, SE (Anggota)
  9. Paris Palinggi' Allorerung (Anggota)
 
 
 

Share:

JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

Dalam rangka menindaklanjuti Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tana Toraja atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang telah diterima beberapa hari yang lalu, maka untuk menjawab semua hal-hal yang dituangkan dalam pemandangan umum tersebut, diadakan Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut.
Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, SH yang membacakan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tana Toraja yang telah memberi perhatian yang sangat serius melalui Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi pada tanggal 17 Juli 2017, dimana 7 (tujuh) Fraksi telah menyatakan menerima dan menyetujui 4 (empat) Ranperda untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib yang berlaku di Lembaga yang Terhormat ini.
Selanjutnya berkaitan dengan Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 ( Empat ) buah Ranperda Kabupaten Tana Toraja, Perkenankanlah Saya Menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Pertanyaan, Pernyataan, Saran,serta Masukan yang telah disampaikan oleh segenap Fraksi, yang mana kami akan urutkan berdasarkan urutan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi pada tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut:
  1. Fraksi Partai Nasdem. Bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, merupakan Kewajiban Konstitusional Kepala Daerah yang wajib disampaikan kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir, bardasarkan ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terhadap saran dan masukan agar Perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2011 betul-betul sesuai dangan kondisi Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas saran dan masukannya, dan hal itu akan kita pertimbangkan bersama dalam pembahasan selanjutnya.
  2. PDI Perjuangan. Bahwa penurunan standar nilai objek pajak restoran yang tidak kena pajak, tidak akan menghambat perkembangan bisnis restoran di Kabupaten Tana Toraja karena yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan pemilik restoran merupakan wajib pajak restoran oleh karena harga makanan dan/atau minuman yang telah dibayar oleh subjek pajak restoran yaitu pembeli, termasuk 10% (Sepuluh Persen) di dalamnya adalah pajak restoran. Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara akan dilakukan secara selektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Terkait Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah setuju untuk menghitung secara cermat kemampuan daerah memenuhi Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri sesuai amanat pasal 8 ayat (5) PP 18 tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri dalam Negeri. Sedangkan terkait jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik per-suara mempunyai Dasar Hukum tersendiri dalam menentukan besarnya bantuan keuangan  per-suara yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 6 tahun 2017. Terhadap temuan BPK pada laporan keuangan  Pemerintah Daerah tahun anggaran 2016, dalam rangka percepatan penyelesaian tindaklanjut LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi, Bupati Tana Toraja telah menetapkan Keputusan Bupati nomor 250/VII/tahun 2017 tentang pembentukan Tim  pelaksana fasilitasi pendampingan penyelesaian LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2016, dimana Tim tersebut mempunyai tugas untuk memberikan teguran dan/atau memerintahkan seseorang atau badan untuk mengembalikan kerugian negara berdasarkan LHP BPK karena berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, LHP wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian Negara/Daerah. Pemerintah Daerah akan berusaha agar masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berakibat terlambatnya pembayaran kepada rekanan tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. 
  3. Fraksi Partai Gerindra. Pemerintah Daerah menyampaikan Apresiasi kepada Fraksi Partai Gerindra yang mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, sedangkan saran dan masukan agar Peraturan Daerah mempertimbangkan secara matang besaran yang layak dari nilai penjualan kena pajak restoran akan kita pertimbangkan bersama pada pembahasan selanjutnya ditingkat Panja. Mengenai penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara, perlu kami sampaikan bahwa untuk menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas dihitung berdasarkan umur kendaraan. Bahwa realisasi belanja modal 59,55% sampai dengan 31 Desember 2016 masih ada pekerjaan yang belum dibayarkan (Utang per 31 Desember 2016) dan pekerjaan yang belum selesai fisiknya per 31 Desember 2016 (DPAL) sebesar Rp115.259.737.297,00. Terkait Ranperda tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah setuju bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  4. Fraksi Partai Hanura. Pemerintah Daerah memohon dukungan dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk bersama-sama mensosialisasikan ke-4 (empat) buah Ranperda ini kepada masyarakat, sehingga nantinya setelah ke-4 (empat) Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah akan menghasilkan suatu produk hukum yang dapat ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Terkait saran kiranya pengisian Jabatan Eselon II yang kosong hendaknya diisi Pejabat Defenitif, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah sedang menyiapkan payung hukum tentang Mekanisme, Tata cara dan Persyaratan Pelaksanaan lelang Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Peraundang-undangan.
  5. Fraksi PKP Indonesia. Pemerintah Daerah menyampaikan Apresiasi kepada Fraksi PKP Indonesia yang mendukung langkah yang diambil Pemerintah Daerah untuk menurunkan batas nilai penjualan restoran yang tidak kena pajak yakni penjualan yang tidak melebihi Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) Per-bulan dan bahkan jika memungkinkan nilai tersebut dihapus atau Rp.0 (Nol rupiah) karena pajak yang dikenakan tidak membebani pengusaha restoran tetapi pembeli makanan dan/atau minuman. Bahwa langkah yang diambil Pemerintah Daerah untuk secepatnya menyerahkan Ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, adalah untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum karena sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2017, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib mendasarkan atau menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah tersebut paling lambat 3 (tiga) Bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai PKP Indonesia yang mampu memahami dengan baik atas diajukannya Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah. Bahwa penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, merupakan Kewajiban Kostitusional Kepala Daerah kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir, untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016.
  6. Fraksi Partai Demokrat. Bahwa opini wajar dengan pengecualian (WPD) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2016 tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk DPRD Kabupaten Tana Toraja, dan Pemerintah Daerah akan berusaha meningkatkannya pada masa yang akan datang. Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai Demokrat yang mendukung diajukannya Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak  Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambatn 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan, dalam arti bahwa apabila Perda tidak ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadi kekosongan hukum mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD  sehingga pemerintah daerah tanggap untuk mengajukan Ranperda tersebut. 
  7. Fraksi Partai Golongan Karya. Pemerintah Daerah perlu membangun kerjasama yang baik dengan pengusaha restoran selaku wajib pajak restoran, agar mereka memahami bahwa pajak restoran yang dipungut tidak mengurangi pendapatan mereka karena pajak yang dipungut asalnya dari pembelu atau konsumen. Kalimat sesuai dengan kemampuan daerah dalam ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengelompokan keuangan daerah. Dalam hal masih ada pasal-pasal lain dalam ranperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang memerlukan penyesuaian, Pemerintah Daerah senantiasa membuka diri untuk membahasnya bersama dengan DPRD Kab. Tana Toraja. Mengenai pencapaian target Pendapatan dan Pengeluaran Tahun 2016 dapat kami jelaskan sebagai berikut:
    • Dalam Tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar 86% dan setiap item pada pos pendapatan telahmencapai 80% kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi DAK hanya mencapai 53,54% disebabkan karena kurangnya penyerapan anggaran DAK sehingga transfer dana DAK berkurang.
    • Sedangkan realisasi belanja masih ada beberapa item pos belanja yang realisasinya di bawah 60% dengan rincian: Belanja Bunga 23,78% (hanya bunga SLA sebesar Rp27.345.564,30); Bantuan Sosial 16,28% yang dicairkan hanya bantuan sosial kepada onderstand sebesar Rp49.500.000,00; Belanja Modal 59,55% sampai dengan 31 Desember 2016 masih ada pekerjaan yang belum dibayarkan (utang per 31 Desember 2016) dan pekerjaan yang belum selesai fisiknya per 31 Desember 2016 (DPAL); Belanja Tidak Terduga 1,31% (hanya untuk kegiatan yang sifatnya darurat);Utang Jangka Panjang 5,54% (hanya bunga SLAsebesar Rp186.195.772,87).
    Mengenai keterlambatan penyelesaian sejumlah kegiatan dalam pelaksanaan APBD T.A 2016 dapat kami jelaskan bahwa disebabkan perubahan APBD ditetapkan tanggal 21 november 2016, dimana pada umumnya pekerjaan yang terlambat dianggarkan/dilakukan perubahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan Pemda Kab. Tana Toraja per 31 Desember 2016 pada neraca Daerah terdapat pos utang kepada pihak ketiga sebesar Rp71.484.893.011,45. Dalam tahun 2016 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp136.685.925.913,47. Dalam tahun 2016 sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan selama tahun 2016 terdiri dari Total Pendaptan= Rp1.008.014.776.094,20, Penerimaan Pembiayaan= Rp136.685.925.913,47. Jadi penerimaan pembiayaan hanya diperuntukkan membiayai pengeluaran pembiayaan tetapi penerimaan pembiayaan + pendapatan diperuntukkan membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2016. 
Adapun rincian SILPA per 31 Desember 2016 sebesar Rp128.838.740.750,09 terdiri dari:
  • KAS DI DAERAH = Rp111.367.806.928,78.
  • KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN = Rp227.089.631,00.
  • KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN = Rp4.714.358.892,00.
  • KAS DI BENDAHARA JKN = Rp1.686.875.073,00.
  • KAS DI BLUD = Rp10.842.610.225,31.
Dari Silpa tersebut, yang sudah jelas peruntukkannya sebesar Rp127.789.222.595,31 terdiri dari:
  • KAS DI BENDAHARA JKN = Rp1.686.875.073,00.
  • KAS DI BLUD = Rp10.842.610.225,31.
  • UTANG PER 31 DESEMBER 2016 = Rp71.484.893.011,45.
  • DIPDAL PER 31 DESEMBER 2016 = Rp43.774.844.285,55.
Jadi SILPA murni per 31 Desember 2016 Rp1.049.518.154,78.
Untuk hal-hal yang berkaitan langsung secara substansi dengan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah ini, maka kami akan tanggapi dan/atau jawab dalam rapat pembahasan dengan Pansus atau Panja yang khusus diagendakan untuk membicarakan permasalahan tersebut.
Demikian tanggapan dan/atau jawaban kami terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tana Toraja atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
 
 
 
 
 

          
Share:

Total Kunjungan