Rabu, 21 Juni 2017

Penjelasan/Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari tahapan penyusunan dan penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Kab. Tana Toraja untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2017.
Rancangan KUA dan PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyusunan rancangan KUA  memuat kerangka masalah, indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta Musrembang. Selain itu, juga merupakan wadah penyaluran aspirasi, kebijakan strategi program dan kegiatan juga kebijakan ekonomi makro, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sifatnya strategis karena merupakan tahapan awal yang memuat kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diakumulasikan dari monitoring dan evaluasi, saran dan rekomendasi DPRD, stekholder, kebijakan Pemerintah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Aspirasi masyarakat antara lain: 
  1. Rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan serta pelayanan kesehatan
  2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi
  3. Lemahnya daya saing
  4. Kesenjangan antar wilayah
  5. Rendahnya pendapatan daerah
  6. Tata kelola pemerintahan dan keuangan, pengawasan, perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan
  7. Monitoring dan evaluasi belum menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan
  8. Lemahnya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat, hubungan antar lembaga. dan
  9. Belum terbangunnya kerangka peluang berusaha dan lapangan pekerjaan.
Substansi dari PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing OPD berdasarkan program/kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu defenitif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati bersama antara DPRD Kab. Tana Toraja dengan Pemerintah Daerah, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang dalam penyusunannya mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Tana Toraja dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi 2016 - 2021 yaiyu "MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" dengan pendekatan kawasan/wilayah sedemikian juga dengan pendekatan anggaran dengan pendekatan Money Follow Program  yang dititikberatkan pada pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, integrated dan spasial. Adapun prioritas program untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Tana Toraja ditetapkan sebagai berikut:
  1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul;
  2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan terutama di perdesaan dan keagamaan;
  3. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan prorakyat;
  4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;
  5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Pelaksanaan program strategis merupakan prioritas pembangunan yang ditempuh dengan fokus pada pokok program/kegiatan, dengan motto "Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh, Jangan Biarkan Rakyatku Sakit dan Jangan Biarkan Rakyatku Lapar". Pokok Program Prioritas periode 2016 - 2021 adalah membangun kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Selain itu, perlu mendapatkan perhatian bersama dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan suatu akselerasi antara lain Intensifikasi dan Pola Tanam Semusim, Penetapan Lembang/Kelurahan Prioritas, Kecamatan/Wilayah Khusus, Perkampungan/Desa Adat, Kawasan Destinasi Wisata Budaya dan Wisata Alam, Pemasaran dan Promosi Daya Saing, Penetapan Sekolah Model, Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal termasuk Revolusi Mental dan Integritas Kebangsaan, Sekolah di bawah Pohon dan Kelas Singgah, Pengembangan Reward dan Stimulan termasuk Perguruan Tinggi dan untuk pelayanan masalah kesejahteraan sosial melalui Program Rumah Singgah, daya dukung, harmonisasi hubungan kelembagaan agama, penegakan hukum, ketertiban dan keamanan serta demokratisasi. Pengembangan akselerasi, tata kelola dan tata layanan pembangunan dilaksanakan dengan prinsip "Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang bernuansa Saya Kenal Matahari Terbit dan Saya Harus Tahu Matahari Terbenam untuk mencapai Tana Toraja Indah Pada Waktunya"
 
Gambaran komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut
  1. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah). Adapun sumber penadapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp94.000.000.000,-, Dana Perimbangan sebesar Rp933.000.000.000,-, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp173.000.000.000,-.
  2. Belanja Daerah sebesar Rp1.192.000.000.000,- (satu trilyun seratus sembilan puluh dua milyar rupiah). Adapun pengalokasian belanja daerah meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp566.600.000.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp625.400.000.000,-.
  3. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah belum ada atau Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,-
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Semuel T. Bura yang mewakili Bupati Tana Toraja, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018, diharapkan kiranya pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat dapat secara arif dan bijaksana untuk membahas dan memberi masukan demi kelengkapan/penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS ini, sehingga hasilnya dapat disepakati dalam Nota Kesepakatan antar Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Share:

Total Kunjungan