Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin 2A Makale, Tana Toraja, 91811

Ramah Tamah

Suasana Kekeluargaan yang tetap terpelihara antara Pemerintah dan Masyarakatnya

Kamis, 22 Juni 2017

Rapat Badan Kehormatan dengan Pimpinan Fraksi

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. 
Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
  3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas  pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
  4. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.
Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:
  1. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  2. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
  3. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
  4. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
Atas dasar pertimbangan di atas, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tana Toraja yang diketuai oleh Nikodemus P. Mangera, SE mengadakan Rapat Internal bersama dengan seluruh Pimpinan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tana Toraja. Adapun rapat tersebut dalam rangka pembahasan kedisiplinan serta tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja.
 

Share:

Rabu, 21 Juni 2017

Laporan Pansus Ranperda Perlindung Perempuan dan Anak

Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk dan disahkan dalam Sidang Paripurna tanggal 21 April 2017. Sejak terbentuknya tersebut, Pansus telah melaksanakan rapat-rapat bersama dengan OPD/instansi terkait dan juga telah melakukan beberapa kali kunjungan baik di dalam daerah dalam provinsi maupun di luar daerah luar provinsi guna mendapatkan gambaran, masukan-masukan dan referensi sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan.
Ketua Pansus Andarias P. Buttutasik yang membacakan laporannya menyampaikan bahwa, sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yaitu "MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA", maka tak kala penting yang harus menjadi perhatian serius dari kita semua adalah masih rendahnya pemahaman terhadap harkat dan martabat serta hak-hak perempuan dan anak, yang mengakibatkan masih seringnya terjadi tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat sehingga sudah sangat dibutuhkan suatu regulasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mampu menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana yang dilaporkan oleh Pansus.
Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah diserahkan pada sidang paripurna tanggal 18 April 2017 dan telah dipansuskan pada tanggal 21 April 2017 yang lalu, dalam perjalanan pembahasannya telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, mulai dari sitematika penulisan, susunan BAB, Pasal dan ayat dengan gambaran sebagai berikut:
  1. Draft awal Ranperda terdiri dari Ketentuan Mengingat= 5 huruf, Ketentuan Menimbang= 24 angka, 17 BAB, 46 Pasal, 180 ayat, 145 huruf, dan termuat dalam 38 halaman.
  2. Setelah pembahasan di tingkat Pansus terdiri dari Ketentuan Mengingat= 3 huruf, Ketentuan Menimbang= 11 angka, 13 BAB, 33 Pasal, 120 ayat, 120 huruf, dan termuat dalam 27 halaman.
Melalui laporan ini, Pansus mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah mendampingi dan memberikan arahan serta masukan-masukan kepada Pansus. Juga diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap rekan-rekan Anggota Pansus dan OPD/instansi terkait yang telah bersama-sama memberikan sumbangsi pemikiran selama proses pembahasan, sehingga ranperda ini dapat dirampungkan bersama dan dapat dilaporkan pada sidang paripurna. Tidak lupa pula diucapkan terima kasih kepada LSM Program Mampu Bakti bersama Kombongan yang telah menyiapkan naskah akademik dan draft rancangan Perda ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian mulai dari awal pembahasan, konsultasi publik sampai selesainya perampungan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak ini.
 
 
 
 
 


Share:

Penjelasan/Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari tahapan penyusunan dan penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Kab. Tana Toraja untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2017.
Rancangan KUA dan PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyusunan rancangan KUA  memuat kerangka masalah, indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta Musrembang. Selain itu, juga merupakan wadah penyaluran aspirasi, kebijakan strategi program dan kegiatan juga kebijakan ekonomi makro, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sifatnya strategis karena merupakan tahapan awal yang memuat kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diakumulasikan dari monitoring dan evaluasi, saran dan rekomendasi DPRD, stekholder, kebijakan Pemerintah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Aspirasi masyarakat antara lain: 
  1. Rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan serta pelayanan kesehatan
  2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi
  3. Lemahnya daya saing
  4. Kesenjangan antar wilayah
  5. Rendahnya pendapatan daerah
  6. Tata kelola pemerintahan dan keuangan, pengawasan, perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan
  7. Monitoring dan evaluasi belum menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan
  8. Lemahnya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat, hubungan antar lembaga. dan
  9. Belum terbangunnya kerangka peluang berusaha dan lapangan pekerjaan.
Substansi dari PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing OPD berdasarkan program/kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu defenitif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati bersama antara DPRD Kab. Tana Toraja dengan Pemerintah Daerah, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang dalam penyusunannya mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Tana Toraja dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi 2016 - 2021 yaiyu "MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" dengan pendekatan kawasan/wilayah sedemikian juga dengan pendekatan anggaran dengan pendekatan Money Follow Program  yang dititikberatkan pada pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, integrated dan spasial. Adapun prioritas program untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Tana Toraja ditetapkan sebagai berikut:
  1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul;
  2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan terutama di perdesaan dan keagamaan;
  3. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan prorakyat;
  4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;
  5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Pelaksanaan program strategis merupakan prioritas pembangunan yang ditempuh dengan fokus pada pokok program/kegiatan, dengan motto "Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh, Jangan Biarkan Rakyatku Sakit dan Jangan Biarkan Rakyatku Lapar". Pokok Program Prioritas periode 2016 - 2021 adalah membangun kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Selain itu, perlu mendapatkan perhatian bersama dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan suatu akselerasi antara lain Intensifikasi dan Pola Tanam Semusim, Penetapan Lembang/Kelurahan Prioritas, Kecamatan/Wilayah Khusus, Perkampungan/Desa Adat, Kawasan Destinasi Wisata Budaya dan Wisata Alam, Pemasaran dan Promosi Daya Saing, Penetapan Sekolah Model, Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal termasuk Revolusi Mental dan Integritas Kebangsaan, Sekolah di bawah Pohon dan Kelas Singgah, Pengembangan Reward dan Stimulan termasuk Perguruan Tinggi dan untuk pelayanan masalah kesejahteraan sosial melalui Program Rumah Singgah, daya dukung, harmonisasi hubungan kelembagaan agama, penegakan hukum, ketertiban dan keamanan serta demokratisasi. Pengembangan akselerasi, tata kelola dan tata layanan pembangunan dilaksanakan dengan prinsip "Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang bernuansa Saya Kenal Matahari Terbit dan Saya Harus Tahu Matahari Terbenam untuk mencapai Tana Toraja Indah Pada Waktunya"
 
Gambaran komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut
  1. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah). Adapun sumber penadapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp94.000.000.000,-, Dana Perimbangan sebesar Rp933.000.000.000,-, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp173.000.000.000,-.
  2. Belanja Daerah sebesar Rp1.192.000.000.000,- (satu trilyun seratus sembilan puluh dua milyar rupiah). Adapun pengalokasian belanja daerah meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp566.600.000.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp625.400.000.000,-.
  3. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah belum ada atau Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,-
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Semuel T. Bura yang mewakili Bupati Tana Toraja, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan penyerahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018, diharapkan kiranya pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat dapat secara arif dan bijaksana untuk membahas dan memberi masukan demi kelengkapan/penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS ini, sehingga hasilnya dapat disepakati dalam Nota Kesepakatan antar Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Share:

Kamis, 15 Juni 2017

Kunjungan Kerja DPRD Kab. Humbang Hasundutan


DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mengadakan Kunjunga Kerja dalam rangka studi banding terkait pengembangan Ekonomi dan Pariwisata. Adapun kunjungan tersebut diterima bersama DPRD Kabupaten Tana Toraja dan Dinas Pariwisata. 
Pada kesempatan tersebut, DPRD Kab. Humbang Hasundutan yang tergabung dalam Komisi C yang membidangi Ekonomi dan Pariwisata, menanyakan bagaimana kiat-kiat Pemkab. Tana Toraja dalam mengembangkan perekonomian yang diadakan di Tana Toraja. Melalui Wakil Ketua DPRD selaku Pimpinan rombongan dari Humbang Hasundutan, juga mempertajam maksud kunker tersebut bahwa ingin mengetahui bagaimana perkembangan serta upaya peningkatan pariwisata di Tana Toraja.
 
Wakil Ketua DPRD Kab. Tana Toraja Andareas Tadan, SE melalui sambutannya menyambut baik akan kunjungan kerja dari DPRD Kab. Humbang Hasundutan, dengan harapan bahwa dapat menjalin kerjasama kedepan. Jika kita membuka sejarah pada masa lampau, dapat dikatakan Tana Toraja dengan Humbang Hasundutan masih ada hubungan kekeluargaan. Hal ini diperkuat akan adat dan budaya kedua daerah sangat mirip penerapannya dalam tatanan masyarakat, seperti yang nampak dalam acara-acara adat, rumah adat tradisional, ukiran-ukiran, kerajinan-kerajinan khas dan beberapa keunikan lainnya.
 
 
 

Share:

Kamis, 08 Juni 2017

Rapat Kerja Komisi II Sinkronisasi Data Penduduk

Untuk mewujudkan kualitas data yang baik dan terintegrasi diperlukan kerja sama semua pihak. Sebagai bagian dari mewujudkan program pembangunan yang tepat sasaran, Komisi II DPRD Kab. Tana Toraja, mengadakan Rapat Kerja dengan Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Sosial dan BPJS, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukur langsung dan diketahui target pencapaiannya dalam hal ini mengacu pada pemberian bantuan sosial dan pelayanan BPJS.
 
Dapat dipahami bahwa, data penduduk yang ada di Tana Toraja belum mutakhir secara baik, ini tergambar dalam kondisi masyarakat yang masih belum bisa terukur dengan baik dalam pengelompokannya terlebih khusus bagi penduduk miskin terutama yang ada di pelosok daerah. Permasalahan ini berimbas pada belum meratanya saluran bantuan sosial dan pelayanan BPJS yang belum optimal kepada masyarakat. Diharapkan kedepan, dilakukan penyesuaian data antara Instansi terkait yakni Dinas Kependudukan, Dinas Sosial dan BPJS yang ada di Kab. Tana Toraja.
 
Share:

Total Kunjungan