Rabu, 17 Mei 2017

Paripurna Istimewa Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tana Toraja Tahun 2016

Setelah Pansus LKPJ menyampaikan hasil pembahasannya pada hari senin tanggal 15 mei yang lalu, dan telah melalui pembahasan dalam Rapat Paripurna guna mendapatkan penajaman dan penyempurnaan yang selanjutnya akan akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016.
Plt. Sekretaris DPRD Yohanis Napan, SE membacakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor: 10/KEP/DPRD/V/2017 Tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tana Toraja terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016. Adapun hal-hal yang termuat dalam Keputusan tersebut berupa Rekomendasi, yaitu: Dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan tersebut, DPRD Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja hal-hal sebagai berikut: 
  1. Bupati menindaklanjuti Rekomendasi DPRD sesuai kewenangannya. 
  2. Bupati menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK). 
  3. Bupati agar secara konsisten melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, Akuntabel, Transparan dan Partisipatif untuk menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 
  4. Terkait pada sektor prioritas untuk lebih fokus dan konsentrasi pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. 
  5. Bupati memperhatikan sektor unggulan utama peningkatan PAD agar lebih fokus dan konsentrasi menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru daerah, agar tersedia anggaran untuk belanja kegiatan yang direncanakan. 
  6. Perlunya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya agar ada kepastian tentang Pendapatan Daerah. 
  7. Merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja agar sungguh-sungguh melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan penegakan aturan secara tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran. 
  8. Hendaknya Pemerintah Daerah memperhatikan Tapal Batas baik itu tapal batas antar Lembang/Kelurahan, Kabupaten Toraja Utara, Enrekang dan Mamuju, Pinrang, Luwu dan Mamasa. 
  9. Meminta agar segera mengisi jabatan yang masih lowong untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penempatan pegawai pada jabatan hendaknya memperhatikan prinsip “Menempatkan orang ditempat yang tepat sesuai dengan kemampuan/kapasitasnya” (the right man on the right job and the right place) dan tetap berpedoman pada Peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara). 
  10. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan maka Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Fungsi koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh bappeda tentunya perlu didukung oleh kebijakan bupati yang lebih tegas dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang kurang baik dan kurang tepat aka mengakibatkan munculnya banyak perubahan penjabaran APBD yang harus tunduk pada pedoman pelaksanaannya dimana tidak semua kegiatan dapat memenuhi kegiatan tersebut. 
  11. Dalam penyusunan perencanaan yang terpadu dan merata pada setiap wilayah maka diharapkan agar Pemerintah Daerah menyusun Pemetaan Potensi dan Komoditas unggulan pada masing-masing wilayah. 
  12. Hendaknya dalam proses penganggaran untuk tindaklanjut Visi dan Misi Bupati Tana Toraja agar betul-betul melihat dokumen RKPD dan hasil musrenbang serta aspirasi masyarakat untuk digambarkan dalam penjabaran APBD. 
  13. Memperhatikan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang setiap tahun tidak akurat dalam penganggaran kegiatan dan perhitungan anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak terealisasi yang berakibat APBD menyisakan SILPA yang terlalu besar. Hal ini tentunya merugikan daerah dan masyarakat. 
  14. Merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja, agar menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Hutang pada APBD Tahun Anggaran 2016, agar segera membayarkan kepada pihak ketiga yang berhak setelah mendapatkan verifikasi dan rekomendasi Inspektorat dan Lembaga Audit Independen lainnya. 
  15. Memberikan Sanksi berupa blacklist bagi rekanan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Bestek dan kualitas serta mengalami keterlambatan pekerjaan. 
  16. Bahwa dalam kerangka percepatan pembangunan maka realisasi serapan anggaran, terutama kegiatan pekerjaan fisik, hendaknya Pemerintah Daerah memperhatikan tahapan-tahapan batas waktu yang telah ditentukan dan mengacu pada Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 
  17. Hendaknya dalam penyampaian LKPJ, KUA PPAS Induk dan KUA PPAS Perubahan ke DPRD tepat waktu. 
  18. Setiap rencana program/ kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Lembang hendaknya diteliti dan dikaji terlebih dahulu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil musrenbang dan dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. 
  19. Perlunya pengawasan dalam pelepasan dan penggunaan aset Pemerintah Daerah, termasuk mekanisme dan persyaratan, hendaknya berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ditetapkan maupun yang sementara berproses, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan kerugian bagi daerah. 
  20. Pemerintah Daerah kiranya berupaya agar seluruh aset daerah dapat dicatatkan, khusus bagi beberapa SKPD yang beralih ke tingkat Provinsi kiranya asetnya diberikan ke daerah untuk pencatatannya. 
  21. Sehubungan dengan telah ditariknya beberapa aset yang bergerak, agar segera dikembalikan kepada kepemilikan aset tersebut tercatat. 
  22. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan tentang 5 (lima) hari kerja ditinjau kembali karena faktanya tidak memperlihatkan perubahan yang lebih baik. 
  23. Agar berupaya untuk mengurangi masalah kekurangan tenaga pada poskesdes dan penganggarannya jika memungkinkan dibebankan pada APBL. 
  24. Memperhatikan pemerataan tenaga guru pada sekolah-sekolah khususnya pada daerah terpencil . 
  25. Sebagai daerah wisata faktor kebersihan merupakan hal pokok yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan jauh lebih baik jika diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. 
  26. Disarankan agar kebersihan lingkungan pada tiap-tiap lembang mendapat alokasi dana dalam APBL. 
  27. Penertiban rumah-rumah kos kiranya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah agar keberadaannya tidak menganggu ketenangan masyarakat sekitarnya.
  28. Pemberantasan narkoba dan penyakit sosial masyarakat lainnya kiranya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari penyelenggara pemerintahan dengan seluruh aparatur daerah.
Share:

Total Kunjungan