Senin, 15 Mei 2017

Laporan Pansus LKPJ Tahun 2016

Dengan telah terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2016, yang selanjutnya telah mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan mitra kerja (OPD) dan telah mengadakan Kunjungan kerja/konsultasi ke beberapa tempat untuk mendapat pendalaman dan penajaman akan substansi dan materi LKPJ yang dibahas oleh Pansus. Proses dan mekanisme pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis program dan kegiatan yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD, KUA-PPAS,dan RKPD Tahun 2016, mekanisme dan tahapan evaluasinya, sebagai berikut:
  1. Penerimaan LKPJ Bupati Tana Toraja Tahun 2016 melalui Sidang Paripurna 
  2. Pembentukan Pansus. Pembentukan Pansus dilakukan dengan usulan masing-masing Fraksi DPRD 
  3. Rapat dengar pendapat dengan SKPD 
  4. Kunjungan Konsultasi dan studi banding 
  5. Pemantauan Lapangan 
  6. Pansus melapor dalam Rapat Paripurna.
Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya melalui Rapat Paripurna DPRD. Laporan Pansus yang memuat catatan dan rekomendasi akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk selanjutnya mendapat persetujuan rapat paripurna sebagai Catatan dan Rekomendasi DPRD.
 
Laporan Pansus LKPJ disampaikan oleh Sekretaris Pansus Selmy Sattu, SH dan dilanjutkan oleh Anggota Pansus Drs. Luter Sampe Patasik. Isi dari Laporan Pansus memuat catatan penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui proses pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 
Pembangunan, sebagai wujud dari salah satu hasil proses penyelenggaraan pemerintahan, memiliki manfaat untuk mendukung upaya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya melalui berbagai usaha sebagai sumber pendapatan. Karena itu, pembangunan harus sesuai kebutuhan dan dinikmati oleh semua masyarakat.
Berdasarkan pada pertimbangan pemikiran tersebut diatas, Pansus melakukan pengkajian terhadap LKPJ Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 yang menghasilkan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan. Catatan permasalahan sebagaimana dimaksud meliputi: 


  1. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang standar pelayanan minimal untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Berbagai persoalan muncul dalam hubungan pemerintah dan masyarakat yang merupakan akibat dari kurang baiknya pelayanan. 
  2. Masih banyaknya jabatan yang lowong, dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan tidak berpedoman pada peraturan ASN padahal untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas maka diperlukan aparatur yang profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi. Karena itu penempatan pegawai pada jabatan hendaknya sedapat mungkin mengacu pada prinsip “the Right Men on the right place”, dan tetap berpedoman pada peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara ) 
  3. Belum meratanya kualitas pendidikan di Tana Toraja serta belum terpenuhinya kebutuhan guru di beberapa daerah terpencil. Selain itu distribusi mobilier, Alat peraga dan buku-buku ke sekolah-sekolah belum merata. 
  4. Belum meratanya dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya khususnya di daerah terpencil. 
  5. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintahan yang baik hendaknya mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat apabila mereka memahami sasaran dari kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, di manapartisipasi tersebut sekaligus sebagai alat kontrol untuk menghasilkan kualitas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, Laporan Informasi penyelenggaraan pemerintahan hendaknya disebarluaskan kepada masyarakat sebagaimana amanat undang-undang. 
  6. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan, maka BAPPEDA sebagai leading sector perencanaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama Organisasi Perangkat lainnya dengan didukung oleh kebijakan Bupati yang lebih tegas, yang sudah barang tentu merupakan kebijakan yang memiliki payung hukum yang jelas. 
  7. Bahwa untuk menghasilkan kualitas pekerjaan dari suatu proyek sesuai dengan yang direncanakan, maka pengawasan hendaknya lebih intensif dan aparat bertindak tegas jika tidak sesuai dengan perencanaan, pedoman dan peraturan yang ada. 
  8. Belum optimalnya pengaturan dan pencatatan status mengenai aset daerah baik aset yang bergerak dan yang tidak bergerak. 
  9. Belum optimal dan meratanya pengembangan destinasi wisata pada setiap kecamatan. 
  10. Tidak efektifnya pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan penggunaan APBD dan alokasi Dana Lembang. 
  11. Khusus pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Tana Toraja perlu ditertibkan dan dipisahkan mengenai aset dengan Kabupaten Toraja Utara serta dana bergulir aset lainnya hendaknya disesuaikan dan dihapuskan dalam neraca Kabupaten Tana Toraja yang selalu menjadi catatan berulang dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai WTP ( Wajar Tanpa Pengecuali) 
  12. Dalam rangka menunjang kegiatan Kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan serta olah raga maka dibutuhkan pengadaan Lapangan dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten. 
Dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagaimana yang tertuang dalam catatan tersebut diatas, PANSUS merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja untuk hal – hal sebagai berikut: 
  • Meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah agar melaksanakan setiap rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
  • Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah agar secara konsisten melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik : Akuntabel, Transparansi dan Partisipatif untuk menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. 
  • Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah terkait pada sektor prioritas untuk lebih fokus dan konsentrasi pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan. 
  • Meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan sektor unggulan utama peningkatan PAD agar lebih fokus dan konsentrasi menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru daerah, agar tersedia anggaran untuk belanja kegiatan yang direncanakan. 
  • Badan Pendapatan Daerah harus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya agar ada kepastian tentang Pendapatan Daerah. 
  • Agar semua Organisasi Perangkat Daerah untuk secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan internal terhadap kinerja aparat dan penegakan aturan secara tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.
  • Hendaknya Pemerintah Daerah memperhatikan Tapal Batas baik itu tapal batas antar Lembang/Kelurahan, Kabupaten Toraja Utara, Enrekang dan Mamuju, Pinrang, Luwu dan Mamasa. 
  • Meminta agar segera mengisi jabatan yang masih lowong untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penempatan pegawai pada jabatan hendaknya memperhatikan prinsip “Menempatkan orang ditempat yang tepat sesuai dengan kemampuan/kapasitasnya” (the right man on the right job and the right place) dan tetap berpedoman pada Peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara)
  • Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan maka Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Fungsi koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh bappeda tentunya perlu didukung oleh kebijakan bupati yang lebih tegas dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang kurang baik dan kurang tepat aka mengakibatkan munculnya banyak perubahan penjabaran APBD yang harus tunduk pada pedoman pelaksanaannya dimana tidak semua kegiatan dapat memenuhi kegiatan tersebut 
  • Dalam penyusunan perencanaan yang terpadu dan merata pada setiap wilayah maka diharapkan agar Pemerintah Daerah menyusun Pemetaan Potensi dan Komoditas unggulan pada masing-masing wilayah. 
  • Hendaknya dalam proses penganggaran untuk tindaklanjut Visi dan Misi Bupati Tana Toraja agar betul-betul melihat dokumen RKPD dan hasil musrenbang serta aspirasi masyarakat untuk digambarkan dalam penjabaran APBD
  •  Memperhatikan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang setiap tahun tidak akurat dalam penganggaran kegiatan dan perhitungan anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak terealisasi yang berakibat APBD menyisakan SILPA yang terlalu besar. Hal ini tentunya merugikan daerah dan masyarakat. 
  • Disarankan kepada Pemerintah Daerah sehubungan dengan Hutang Tahun 2016 kiranya betul-betul dicermati dengan seksama dalam proses pembayarannya sehingga secara rill dibayarkan kepada pihak yang berwenang dan berkompeten sesuai dengan peraturan yang ada.
  • Memberikan Sanksi berupa blacklist bagi rekanan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Bestek dan kualitas serta mengalami keterlambatan pekerjaan 
  • Bahwa dalam kerangka percepatan pembangunan maka realisasi serapan anggaran, terutama kegiatan pekerjaan fisik, hendaknya Pemerintah Daerah memperhatikan tahapan-tahapan batas waktu yang telah ditentukan dan mengacu pada Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 
  • Hendaknya dalam penyampaian LKPJ, KUA PPAS Induk dan KUA PPAS Perubahan ke DPRD tepat waktu. 
  • Setiap rencana program/ kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Lembang hendaknya diteliti dan dikaji terlebih dahulu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil musrenbang dan dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. 
  • Perlunya pengawasan dalam pelepasan dan penggunaan aset Pemerintah Daerah, termasuk mekanisme dan persyaratan, hendaknya berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ditetapkan maupun yang sementara berproses, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan kerugian bagi daerah. 
  • Pemerintah Daerah kiranya berupaya agar seluruh aset daerah dapat dicatatkan, khusus bagi beberapa SKPD yang beralih ke tingkat Provinsi kiranya asetnya diberikan ke daerah untuk pencatatannya. 
  •  Sehubungan dengan telah ditariknya beberapa aset yang bergerak, agar segera dikembalikan kepada kepemilikan aset tersebut tercatat.
  • Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan tentang 5 (lima) hari kerja ditinjau kembali karena faktanya tidak memperlihatkan perubahan yang lebih baik. 
  • Agar berupaya untuk mengurangi masalah kekurangan tenaga pada poskesdes dan penganggarannya jika memungkinkan dibebankan pada APBL. 
  • Memperhatikan pemerataan tenaga guru pada sekolah-sekolah khususnya pada daerah terpencil.
  • Sebagai daerah wisata faktor kebersihan merupakan hal pokok yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan jauh lebih baik jika diatur dalam sebuah peraturan daerah. 
  • Disarankan agar kebersihan lingkungan pada tiap-tiap lembang mendapat alokasi dana dalam APBL. 
  • Penertiban rumah-rumah kos kiranya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah agar keberadaannya tidak menganggu ketenangan masyarakat sekitarnya. 
  • Pemberantasan narkoba dan penyakit sosial masyarakat lainnya kiranya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari penyelenggara pemerintahan dengan seluruh aparatur daerah. 
 
 
 

Penyampaian Laporan hasil kerja PANSUS melalui Rapat Paripurna DPRD merupakan akhir dari kerja Panitia Khusus. Selama Pansus melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati, kami menerima banyak sumbangsih pikiran yang memperkaya Pansus dalam menelaah LKPJ Bupati. Untuk semua itu, Pansus menyampaikan terima kasih, terlebih kepada Bupati Tana Toraja, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah serta rekan–rekan Pers.  Pada semua rekan–rekan Anggota Pansus, atas nama pimpinan Pansus, kami tak lupa menyampaikan terima kasih, semoga hasil kerja yang telah kita capai bersama bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Tana Toraja. Akhirnya, apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan selama Pansus bekerja, melalui kesempatan ini kami memohon maaf. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.
Share:

Total Kunjungan