Selasa, 18 April 2017

Penyerahan LKPJ Bupati Tahun 2016

Sebagai Dasar Hukum Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna.
Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae dalam sambutannya menyampaikan bahwa, dalam tahun 2016 berbagai program dan kegiatan yang telah dicapai dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang memuat banyak penjelasan tentang kemajuan yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun, walaupun di sisi lain juga masih menunjukkan beberapa kekurangan dan kelemahan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjadi gambaran sekaligus menjadi acuan yang diharapkan dapat menciptakan suatu kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.
Share:

Total Kunjungan