Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin 2A Makale, Tana Toraja, 91811

Ramah Tamah

Suasana Kekeluargaan yang tetap terpelihara antara Pemerintah dan Masyarakatnya

Kamis, 20 April 2017

Jawaban Fraksi-fraksi

Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana yang telah diterima oleh Bupati Tana Toraja, telah melalui tahapan Pendapat Bupati pada tanggal 19 April 2017. Dan sebagai tindak lanjut dari Pendapat Bupati tersebut, DPRD Kabupaten Tana Toraja mengadakan Paripurna dalam rangka Jawaban Fraksi-fraksi terhadap Pendapat Bupati Tana Toraja atas Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak.
Adapun secara berturut-turut, Fraksi yang menyampaikan Jawabannya, yaitu: 1 Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Ketua Fraksi Yariana Somalinggi, SE 2. Fraksi Gerindra disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Adolpina M. Pakonglu, S.PD 3. Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Ketua Fraksi Selmy Sattu, SH 4. Fraksi PKP Indonesia disampaikan oleh Andarias P. Buttutasik 5. Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Ketua Fraksi Semuel Pali' Tandirerung, SH 6. Fraksi Demokrat disampaikan oleh Aser Pakabu, dan 7. Fraksi PDIP disampaikan oleh Sekretarisnya Paulus Paonganan
Share:

Rabu, 19 April 2017

Pendapat Bupati Atas Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Sidang Paripurna dalam rangka Pendapat Bupati Tana Toraja terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Perlindungan Perempuan dan Anak diadakan sebagai bentuk Apresiasi Pemerintah Daerah karena Ranperda ini merupakan Inisiatif DPRD Kabupaten Tana Toraja.
Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, SH yang membacakan Pendapat Bupati, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha dan kerja keras Pimpinan, Anggota dan Seluruh Alat Kelengkapan Dewan sehingga Ranperda inisiatif DPRD tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, telah disusun secara cermat. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD mempunyai komitmen yang sama dalam rangka pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan juga menandakan kerja sama antara kedua lembaga tersebut di kabupaten Tana Toraja telah berjalan dengan baik karena saling melengkapi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, menyatakan menerima dan setuju untuk dibahas sesuai dengan mekanisme, tingkatan-tingkatan dan tata tertib yang berlaku pada DPRD Kabupaten Tana Toraja sampai dengan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Share:

Selasa, 18 April 2017

Penyerahan Perda Inisiatif DPRD

Berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Toraja yang mengatur tentang Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tidak hanya berasal dari Pemerintah Daerah, namun dapat pula diajukan oleh DPRD yang sering disebut dengan Ranperda Inisiatif DPRD. Dengan ketentuan tersebut, DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah merancang dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melalui juru bicaranya Andarias P. Buttutasik, menjelaskan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis serta latar belakang diajukannya Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak.
Share:

Penyerahan LKPJ Bupati Tahun 2016

Sebagai Dasar Hukum Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna.
Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae dalam sambutannya menyampaikan bahwa, dalam tahun 2016 berbagai program dan kegiatan yang telah dicapai dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang memuat banyak penjelasan tentang kemajuan yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun, walaupun di sisi lain juga masih menunjukkan beberapa kekurangan dan kelemahan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjadi gambaran sekaligus menjadi acuan yang diharapkan dapat menciptakan suatu kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.
Share:

Total Kunjungan