Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin 2A Makale, Tana Toraja, 91811

Ramah Tamah

Suasana Kekeluargaan yang tetap terpelihara antara Pemerintah dan Masyarakatnya

Selasa, 15 Agustus 2017

LAPORAN PANJA I

Amanat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
 
Panitia Kerja I DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, dalam rapat Panja pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b (Opini Wajar Dengan Pengecualian), huruf c (Opini Tidak Wajar), dan huruf d (Pernyataan Menolak Memberikan Opini). Sesui dengan LHP BPK bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 adalah "Wajar Dengan Pengecualian", maka DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Panja melakukan pembahasan LHP BPK dan meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut serta DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Pemerintah Daerah.
Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan untuk menelaah opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK serta menusun catatan, rekomendasi dan saran DPRD kepada Pemerintah Daerah. Rekomendasi DPRD bertujuan untuk mendorong terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan aparatur yang bersih dan berwibawa.
 
 
 HASIL PEMBAHASAN PANJA:
A. TANGGAPAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI).
  1. Hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 belum memadai. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan data yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan Laporan Keuangan yang disusun oleh DPPKAD. Angka yang digunakan Inspektorat adalah prosedur analisis yaitu dengan menggunakan saldo sementara sedangkan terhadap angka sementara tersebut telah direvisi oleh DPPKAD menjadi angka akhir. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan peningkatan kapabilitas Tim Reviu Laporan Keuangan sebagai aparat pengawasan internal melalui pendidikan dan pelatihan.
  2. Investasi Dana Bergulir di wilayah Kabupaten Toraja Utara masih tercatat dalam neraca Kabupaten Tana Toraja. Dana bergulir yang dikelola oleh 9 (sembilan) SKPD dengan total nilai Rp5.944.346.222,00 yang terdiri dari Dana Bergulir di Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp3.923.959.943,00 dan yang ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp2.020.386.279,00. Diminta kepada Pemerintah Daerah agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyelesaikan status Investasi Dana Bergulir yagn masih ada di wilayah Kabupaten Toraja Utara untuk dihapuskan dalam neraca Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).
  3. Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp1.873.940.000,00. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKAD kurang selektif dalam menganggarkan belanja hibah serta kurang cermat dalam mengevaluasi permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial terutama yang sifatnya terus menerus dan berulang serta kurangnya pendataan yang dilakukan oleh Kepala Kesbangpol Linmas dalam mendata organisasi sosial kemasyarakatan secara akurat untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan sebagai syarat penerima Hibah dan Bantuan Sosial.
  4. Laporan tentang Penyajian Investasi Permanen pada PDAM dan PERUSDA (Perusahaan Daerah) belum dilakukan secara memadai. Pemerintah Daerah diminta untuk segera menginvestasikan BUMD yang telah mengalami kerugian serta memberikan informasi berupa jumlah nilai perolehan penyertaan modal kepada PERUSDA (Perusahaan Daerah). Terkait dengan Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp12.449.247.349,00 yang belum ditetapkan statusnya, diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyelesaikan proses penyerahan dan pengakuan penyertaan modal non kas dari Pemerintah Pusat.
  5. Proses penyajian Klaim BPJS Puskesmas tidak tertib dan kelebihan bayar iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) tidak diperhitungkan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penyampaian klaim dana non kapitasi selama tahun 2016 dilakukan oleh masing-masing Puskesmas yang langsung disampaikan kepada BPJS Kesehatan Cabang Makale tanpa melalui Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan tidak mengetahui proses klaim yang dilakukan oleh masing-masing Puskesmas. Terkait kelebihan bayar iuran PBI kepada pihak BPJS sebesar Rp233.289.000,00 diminta kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Cabang Makale dalam rangka kelebihan pembayaran yang akan dikonpensasikan pada Tahun Anggaran 2017 atau disesuaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan perhitungan yang cermat dan data yang akurat pad masing-masing Puskesmas atau rumah Sakit yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara atau pengelola BPJS agar jangan terulang kembali.
  6. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Lakipadada belum sesuai ketentuan yang berlaku.  Pemerintah Daerah dalam hal ini Direktur RSUD Lakipadada belum memahami Kewajiban menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengakibatkan Laporan Keuangan RSUD Lakipadada Tahun Anggaran 2016 belum memberikan informasi yang relevan dan andal untuk dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja serta saldo Pendapatan, Belanja dan Kas RSUD Lakipadada tidak dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu diminta kepada Direktur RSUD Lakipadada untuk mengoptimalkan Laporan Keuangan yang berbasis PSAP secara lengkap dan cermat dalam membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan laporan keuangan RSUd Lakipadada dengan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) agar persoalan ini tidak terulang kembali.
  7. Penyajian Utang kepada pihak ketiga belum tertib. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 menyajikan saldo utang pihak ketiga di neraca sebesar Rp71.997.595.239,00 dengan membandingkan saldo utang kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen pendukung berupa kontrak/surat perjanjian kerjasama, surat perintah mulai kerja, addendum kontrak (jika ada), PHO, laporan kemajuan fisik, berita acara pembayaran, dan keterangan keadaan khusus untuk realisasi fisik yang belum mencapai 100% (seratus persen) per-31 Desember 2016 yang ada pada 10 SKPD dan diurai dalam 605 kegiatan dengan nilai sebesar Rp115.405.699.697,15 dari hasil penelusuran lebih lanjut dengan didukung oleh dokumen pendukung secara lengkap, utang pada pihak ketiga sebesar Rp77.638.038.549,15, dimana perhitungan tersebut berasal dari sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016 tanpa membandingkan dengan kemajuan fisik pekerjaan dan menurut laporan masing-masing SKPD terkait bahwa per-31 Desember 2016 total nilai utang Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan dokumen yang ada hanya sebesar Rp58.813.021.469,00. Dengan dimikian hutang sebesar Rp12.671.871.542,45 tidak didukung oleh dokumen penunjang sehingga mengakibatkan nilai hutang dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya. Diminta kepada Pemerintah Daerah memerintahkan Kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar lebih cermat melakukan evaluasi atas pengajuan utang dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD/OPD serta menginventarisasi hutang sesuai dengan dokumen pendukung dan menghitung utang sesuai progres fisik
  8. Penatausahaan dan Pengamanan Aset belum tertib baik KIB A, KIB B, dan KIB C perlu untuk ditertibkan dengan tindakan nyata. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah penertiban, pengamanan serta melakukan pengusulan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat sesuai ketentuan yang berlaku serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaporkan hasil pengadaan aset tetap dari realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum tercatat sebagai inventaris Dinas Pendidikan kepada Bidang Aset BPKAD untuk selanjutnya dicatat dalam neraca Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
  9. Kesalahan Penganggaran pada 11 SKPD sebesar Rp8.313.952.385,00. Hal ini mengakibatkan fungsi APBD dalam rangka disiplin anggaran dan akuntabilitas pelaporan keuangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal serta realisasi belanja yang bersumber dari kesalahan penganggaran tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. kondisi ini disebabkan karena kepala SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah kurang cermat dalam melakukan verifikasi RKA. Olehnya itu, setiap SKPD/OPD harus jeli dan teliti dalam menyusun anggaran agar target serapan anggaran dapat tercapai secara maksimal.
 

B. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Hasil Pemerilksaan BPK terhadap Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  1. Proses penetapan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 tidak cermat,  dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pelampauan anggaran atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp152.128.150,00 pada 9 (sembilan) SKPD.
  2. Sisa UUDP, Pajak Pusat dan Jasa Giro terlambat setor sebesar Rp5.072.227.914,00 yang terdiri UUDP sebesar Rp4.714.062.614,00, Pajak Pusat sebesar Rp300.954.893,00, dan Jasa Giro (JKM Puskesmas) sebesar Rp57.210.400,00. Dari hasil pemeriksaan BPK, proses pengembalian UUDP per-31 Desember 2016 yang terlambat disetor sebesar Rp4.627.427.940,00 dan Rp86.634.674,00 belum disetor ke Kas Daerah sampai proses pemeriksaan berakhir, dimana kondisi ini terjadi pada Dinas Pendidikan. Hal tersebut diakibatkan SKPD terkait dan Kepala Puskesmas tidak cermat melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Keuangan Bendahara JKM Puskesmas tidak tertib dalam menyetor sisa UUDP dan Pajak ke Kas daerah/Negara yang mana dapat berpotensi untuk disalahgunakan.
  3. Penggunaan Langsung Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas PU sebesar Rp55.100.000,00. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja belum menindaklanjuti LHP BPK Nomor 38.B/LHP/XIX.MKS/06/2014 Tanggal 24 Juni 2014 atas LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) diungkapkan bahwa terdapat Peraturan Bupati tentang penyetoran retribusi pemakaian kekayaan daerah, pemakaian kendaraan/alat berat secara Netto tidak sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Hal ini terus berlangsung tanpa ada itikad baik untuk melaksanakan rekomendasi BPK Tahun 2014 yang mengakibatkan penggunaan langsung kekayaan daerah sebesar Rp55.100.000,00 pada tahun 2016. Kondisi ini diakibatkan karena Kepala Dinas PU tidak cermat dalam melaksanakan Surat Perintah Bupati Tana Toraja terkait Koordinasi penganggaran belanja barang dan jasa untuk keperluan operasional dan personalia sewa alat berat. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk merevisi Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pemungutan Retribusi sewa alat berat agar disetor secara Bruto sesuai amanat yang tertuang dalam perda.
  4. Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Pengehasilan belum tertib. Kondisi ini diakibatkan Kepala Dinas dan PPTK kurang optimal serta kurang cermat baik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian maupun dalam perhitungan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasila Guru. Diminta Kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengikutsertakan Bendahara pengeluaran dan Guru untuk mengembalikan kelabihan pembayaran tunjangan Profesi Guru sebesar Rp206.734.992,00 dan Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp7.912.500,00 untuk disetor ke Kas Daerah.
  5. Terkait Pengelolaan Dana BOS SD/SMP/SMA/SMK tahun 2016 belum tertib. Kondisi tersebut diakibatkan karena Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak tersaji dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Penyajian Aset tetap dari Dana BOS sebesar Rp3.440.486.309,00 pada neraca tidak dapat diyakini kewajarannya serta sisa dana BOS sebesar Rp942.592.699,00 tidak dapat diyakini. Olehnya itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mengusulkan dana BOS dalam rencana Kerja dan Anggaran SKPD/OPD serta Tim Management Dana BOS lebih optimal dalam menatausahakan penerimaan dan pengeluaran dana BOS serta berkoordinasi dengan Kepala BPKAD dan sekolah-sekolah penerima dana BOS untuk menelusuri penerimaan, pengeluaran, dan sisa dana BOS termasuk rincian Aset dari Dana BOS yang benar untuk dilaporkan dalam laporan keuangan.
  6. menyangkut ketekorran Kas pada program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan sebesar Rp.400.000.000,00 pada Dinas kesehatan. Tidak sesuai dengan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 59 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejebat lain yang karena perbuatanya meklanggar Hukum atau melalikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara Wajib mengganti kerugian tersebut.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah pada Pasal 135 Ayat 1,2 dan 3 serta Pada Pasal 136 Ayat 1,2 dan 3.Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun  2007 tentang tata cara penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Kondisi tersebut disebapkan karena kesengajaanBendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahu Anggaran 2015 yang menggunakan luran PBI (Penerimaan  bantuan iuran) Deaerah untuk kepentingan Pribadi dengan memperkaya diri sendiri serta Kepala Dinas Kesehatan lalai dalam melakukan pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan pada SKPD yang dipimpinnya . Dimintah Kepada Pemerintah daerah untuk segerah memproses ketekoran  Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dan memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan untuk mengembalikan kelebihan pencairan iuran PBI (Penerimaan bantuan  luran) dan menyetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp. 400.000.000,00
  7. Kekurangan Volume 14 Paket pekerjaaan pada 6 SKPD sebesar Rp.217.973.067,29. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pada pasal 51 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan Barang dan Jasa atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan , serta Pasal 89 Ayat (2a) yang menyatakan Bahwa; Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Kondisi ini disebapkan karena Kepala OPD kurang Optimal dalam melakukan pengwasan dan pengendaluian Kinerja Bawahannya, serta pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Terkait, dan Konsultan Pengawas  kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan dan panitia Penerima Hasil Pekerjaan pad SKPD Terkait kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan dilapangan. Olehnya itu dimintah kepada PPK untuk memintah Rekanan terkait membayar kelebihan pembayaran senilai Rp. 217.973.067,29 untuk disetor ke Kas Daerah.
  8. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan p[ada 7 OPD yang belum dikenakan Denda Minimal sebesar Rp. 1.372.648.747,03. Hal ini tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 120 yang menyatakan bahwa selain  perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 Ayat (1) Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan Pekerjaannya dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia Barang/Jasa, dikenakan Denda 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.   Lampiran 1 (a) Peraturan Menteri PU 14/2013 BAB IX SSUK B6, penghentian dan pemutusan Kontrak no. 43 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan apabila penyedia barang terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang Kontrak Kritis.   Surat Edaran Dirjen Binamarga Kementrian PUPR Nomor 07/SE/db/2015 tentang Tata Cara penanganan kontrak kritis bagian E. Penanganan kontrak kritis dilakukan melalui tahapan pemberian surat peringatan, rapat pembuktian dan uji coba penyedia jasa. Jika dalam 3 (tiga) kali kesempatan Uji Coba kontrak masih kritis, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan Pemutusan kontak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masalah ini mengakibatkan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat di manfaatkan secara tepat waktu oleh  masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja serta kepada PPK meminta Rekanan untuk segera menyetor ke Kas Daerah atas Denda keterlambatan dengan Total nilai Rp. 1.372.638.747,03. 
  9. Terkait dengan pekerjaan peningkatan jalan ruas Paku- Pangleon, Tombang - Lea, dan Kawasan Burake yang belum selesai dilaksanakan, Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil langkah atau tindakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menentukan langkah pemutusan kontrak sesuai dengan syrat dan ketentuan yang berlaku.
 LAPORAN KEUANGAN 
      Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan untuk TA.2016 masih sama dengan tahun - tahun sebelumnya yaitu : 
  1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Tana Toraja baik pajak maupun Retribusi Daerah.
  2. Masih terbatasnya sarana dann prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak dan Retribusi Daerah.
  3. Adanya program - program lanjutan strategis terutama program dan kegiatan Fisik dengan nilai Anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana Alokasi Anggaran Belanja.
  4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.
 
 
 
 
 
 
 

    

Share:

Senin, 31 Juli 2017

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN TANA TORAJA ATAS RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada pasal 2 ayat (1) huruf a dan d tentang Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerinrtah dan Teknik Penyusunan APBD, yang mengamanatkan penyusuanan dan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan juli tahun 2017.
Terkait dengan hal tersebut, maka dilaksanakan Acara Penandatanganan Kesekapatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.
 
Acara Penandatanganan bersama Kepala Daerah dan DPRD didahului dengan Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja atas pembahasan bersama  dengan TAPD terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Yohanis Napan, SE selaku Sekretaris Badan Anggaran.
Adapun Hasil Pembahasan KUA dan PPAS antara Badan Anggaran dengan TAPD, sebagai berikut:

I .DASAR
    Pelaksanaan Rapat badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja ini di dasarkan pada:
  1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
  2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi  dan Pemerintah Daerah Pabupaten /Kota;
  9. Peraturan pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomort 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teleh diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;   
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
  16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
  17. Peraturan DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
  18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 06/KEP/DPRD/V/2017 tentang Perubhahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 10/KEP/DPRD/XI/2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Struktur, Komposisi dan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
II.   TUJUAN.
        Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun  Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja terhadap asumsi Pendapatan dan Belanja Tahun 2018, untuk dicermati dan dibahas secara seksama terhadap kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2017 dana Renja masing-masing OPD Tahun 2017 sebelum dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA masing-masing OPD Kabupaten Tana Toraja.
III.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN.
         Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan pada hari selasa s/d jumat, tanggal 25 s/d 28 Juli 2017 bertempat di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja.
IV.    PESERTA RAPAT
        Peserta Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dihadiri oleh:
  1. Unsur DPRD :
          Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja.
      2. Unsur Pemerintahan Daerah:
          Pimpinan dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan OPD yang terkait dengan  pengelolaan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

     3. Unsur Sekretarias: 
         Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran bersama Staf Sekretariat.
V. HASIL PEMBAHASAN
A. Kebijakan Umum Anggaran.
          Terhadap Rancangan  KUA, melalui pembahasan antara Badan Anggaran dengan TAPD atas rancangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnaya telah mendapatkan pencermatan dalam rapat pembahasan Badan Anggaran, maka Badan Anggaran  merekomendasikan hal - hal sebagai berikut:
  1. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam rancangan KUA merupakan penjabaran terhadap RPJMD, RKPD, Renja OPD dalam mewujudakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Masa Jabatan 2016-2021 yaitu" MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA" dengan pendekatan kawasan / Wilayah demikian juga pendekatan anggaran dengan Money Follow Program yang dititikberatkan pada pendekatan pembangunan secara Holistik, Tematik, integrated, dan Spsial.
  2. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam KUA adalah pengejawantahan  dan Implementsi terhadap komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan "Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh, Jangan Biarkan Rakyatku Sakit, Jangan Biarkan Rakyatku Lapar".
  3. Agar Kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran rencana Pemerintah Daerah dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pelayanan dengan skala prioritas melalui pendekatan dan pemetaan potensi unggulan masing - masing Kecamatan serta mempertimbangkan keseimbangan alokasi dana Stimulan antara Lembang dan Kelurahan dalam wilayah Kabupten Tana Toraja.
  4. Agar Kebijakan - Kebijakan yang tertuang dalam KUA APBD Tahun Anggaran  2018 merupakan penjabaran komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong Akselerasi pembangunan dan pelayanan yang merata serta berkeadilan pada Wilayah Khusus antara lain Kecamatan Mappak, Simbuang, Rano dan Masanda, serta beberapa wilayah khusus lainya yang tersebar di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.  
B. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Pendapatan
Terhadap Rancangan PPAS yang telah mengalami pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, dari Rancangan Awal terhadap asumsi pendapatan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 tidak mengalami perubahan, namun dalam komponan pendapatan ada beberapa item yang mengalami perubahan dalam hal penambahan dan pengurangan. Adapun yang mengalami penambahan dan pengurangan, sebagai berikut:   
a. Pendapatan Asli Daerah dari Rp.94.000.000.000,- bertambah menjadi 110.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
        - Pajak Daerah = 12.000.000.000,-
        - Retribusi Daerah = 11.000.000.000,-
        - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan = 10.000.000.000,-     
        - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah = 77.000.000.000,-
b. Dana Perimbangan mengalami perubahan dari Rp933.000.000.000,-. Menjadi sebesar Rp900.000.000.000,- terdiri dari:
        - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak =  23.000.000.000,-                            
        - Dana Alokasi Umum = 565.000.000.000,-
        - Dana Alokasi Khusus = 312.000.000.000,-
c.    Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami perubahan dari Rp173.000.000.000,- menjadi Rp190.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
        - Hibah                                                                                        53.000.000.000,-
        - Dana Darurat                                                                                                    0,-
        - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi                                           32.000.000.000,-
           Dan Pemerintah Daerah Lainnya
        - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                            0,- 
        - Bantuan Keuangan dari Propinsi                                                                        0,-
           Atau Pemerintah Daerah Lainnya
        - Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat                                          105.000.000.000,-
     Jumlah Pendapatan setelah Pembahasan                                           1.200.000.000.000,-

Dari total Pendapatan sebesar Rp1.200.000.000.000,- dijabarkan dalam PPAS berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018.

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN
  1. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Anggaran merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja agar segera mengangkat Pejabat Defenitif pada setiap OPD khususnya yang mengelola langsung pendapatan.
  2. Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pendidikan yang unggul dan berkualitas dengan Motto " Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh " agar betul-betul mampu diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Leading Sector Pendidikan dan OPD-OPD yang terkait dengan pendidikan dalam implementasi melalui program dan kegiatan dalam PPAS yang telah disiapkan.
  3. Untuk terwujudnya Motto Pemerintah Daerah "Jangan Biarkan Rakyatku Sakit", agar Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja sebagai Leading Sector kesehatan bersama OPD terkait lainnya betul-betul mengimplementasikan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan terhadap PPAS yang telah disiapkan.
  4. Dalam rangka menindaklanjuti Motto Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja " Jangan Biarkan Rakyatku Lapar ", agar betul-betul dipahami oleh Dinas Pertanian sebagai Leading Sector dan OPD-OPD yang terkait dengan ekonomi kerakyatan untuk dijabarkan dalam rencana Program dan Kegiatan melalui PPAS yang telah disiapkan.
  5. Dalam rangka mewujudkn Tana Toraja yang bersih dan teratur, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan Dinas Pehubungan Kabupaten Tana Toraja dalam menjabarkan Program Kegiatan untuk mewujudkan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pada Terminal Makale sehingga menjadi terminal yang ideal dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Tana Toraja.
  6. Dalam rangka pemberian insentif bagi Lingkungan dan RT, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan perhitungan secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  7. Dalam rangka membangkitkan kembali kebanggaan terhadap Adat dan Budaya Tana Toraja, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD untuk berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan sebagai Leading Sector dan OPD terkait lainnya agar dalam penjabaran program dan kegiatan betul-betul mampu menggali dan mengangkat kembali Adat Budaya yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Tana Toraja.
  8. Untuk mewujudkan Program "Tana Toraja Menuju Kabupaten Layak Anak", Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka implementasi program Tana Toraja menuju Kabupaten Layak Anak.
  9. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Mess Makassar dan Mess Jakarta, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan Bagian Umum Setda untuk menyiapkan biaya operasional dalam menunjang kegiatan.
  10. Dalam rangka penertiban Aset pada setiap OPD, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memperjelas status dan penggunaan aset-aset daerah sehingga bisa terkontrol dan jelas keberadaannya.
  11. Dalam rangka penjabaran PPAS APBD Tahun 2018 yang menjadi program kegiatan masing-masing OPD, Badan Anggaran merekomendasikan kepada TAPD agar melakukan koordinasi pada tiap-tiap OPD sehingga RKA masing-masing OPD merupakan penjabaran RPJMD, RKPD, dan Renja masing-masing OPD yang dapat dinilai dan terukur.  
Acara penandatangan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dilakukan bersama oleh Wakil Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.
 
 
 
 
Dilanjutkan dengan Sambutan Bupati Tana Toraja yang disampaikan oleh Wakil Bupati Victor Datuan Batara, SH.
 









  
Share:

Senin, 24 Juli 2017

LAPORAN PANJA III

Panitia Kerja III DPRD Kabupaten Tana Toraja yang secara khusus dibentuk dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hari ini menyampaikan Laporan Hasil Pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
Sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, maka Panja III yang telah mengadakan rapat koordinasi dan telah mengadakan konsultasi ke tingkat Provinsi, dengan segera menyampaikan hasil kerja Panja III atas Pembahasan Ranperda tersebut. 
 

Drs. Luter Sampe Patasik selaku Wakil Ketua Panja III, menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panja III, dimana dalam laporan tersebut memuat hasil-hasil pembahasan berupa perubahan-perubahan substansi ranperda yang disepakati bersama dalam panitia kerja.
Berdasarkan hasil rapat-rapat kerja Panja, telah merumuskan hasil kerja atas pembahasan ranperda sebagaimana termuat dalam BAB-BAB dan Pasal-Pasal dalam laporan ini, sebagai berikut:
  1. Pada Judul kata " PELAKSANAAN " dihapus sehingga berbunyi " HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ".
  2. Pada Konsideran Mengingat sebelumnya terdiri atas 7 poin berubah menjadi 9 poin, ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174 ) selanjutnya menjadi poin (6) dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 574 ) selanjutnya menjadi poin (7) sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 menjadi poin (8) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 menjadi poin (9).
  3. Pada Diktum Menetapkan  kata " PELAKSANAAN " dihilangkan sehingga berbunyi " Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."
  4. Pada Pasal 8 ayat (5) kalimat " diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada" dihapus sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi "ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri."
  5. Pada Pasal 8 ayat (6) poin ( a,b,dan c) kalimat "paling banyak" dihilangkan diganti dengan kata "sebanyak" sehingga ayat (6) berbunyi: Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: a. Tinggi,sebanyak 7 ( tujuh ) kali; b. Sedang,sebanyak 5 (lima) kali; c. Rendah,sebanyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
  6. Pada Pasal 13 ayat (7) kalimat "Peraturan Bupati dengan berpedoman pada" dihapus sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturamn Menteri."
  7. Pada pasal 15 ayatb ( 2 )" kata dapat " dihilangkan sehingga berbunyi " Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan . "
  8. Pada Pasal 19 ayat ( 2 ) poin ( e ) kalimat " 5 ( Lima ) Bulan atau paling banyak" dihilangkan sehingga mengalami perubahan formulasi kalimat menjadi " Masa Bakti sampai dengan 5 ( Lima ) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 ( Enam ) Bulan Uang Representasi."
  9. Pada pasal 22 ayat ( 3 ) poin ( a dan b ) angka ( 1,2 dan 3 ) kalimat "paling banyak" diganti dengan kata "Sebanyak' sehingga berbunyi : Penganggaran dana Operaional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0 dan ayat ( 2 ) disusun secara Kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagi berikut:(a). Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:1. Tinggi Sebanyak 6     ( enam ) kali, 2. Sedang Sebanyak 4 ( empat ) kali, 3. rendah Sebanyak 2 ( dua ) kali.(b). wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kermampuan keuangan daerah: 1. tinggi Sebanyak 4 ( empat ) kali, 2. Sedang Sebanyak 2,5 ( dua koma lima ) kali, 3. Rendah Sebanyak  1,5 ( satu koma lima ).                 dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 
  10. Pada judul bagian Penjelasan kata " PELAKSANAAN" dihapus sehingga berbunyi  " HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH"
 
 
 
 
 
 
 
Share:

Jumat, 21 Juli 2017

KUNJUNGAN KERJA PANJA II KE PASAR GE'TENGAN DAN UPTD KERAJINAN UKIRAN KAYU

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja dengan OPD sebagai mitra kerja Panja II, secara khusus untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, maka Panja II melakukan Kunjungan Kerja ke Lokasi Pembangunan Pasar di Ge'tengan Kecamatan Mengkendek dan Lokasi Pembangunan UPTD Kerajinan Ukiran Kayu yang ada di Pantan Kecamatan Makale.
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Kunjungan Kerja Panja II tersebut dalam rangka melihat secara langsung hasil Pembangunan Pasar dan Tempat Pelatihan Kerajinan Ukiran Kayu yang bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2016.
Dari hasil pemantauan Panja, di Pasar Ge'tengan belum dapat dioperasionalkan karena menurut Pengelola Pasar Ge'tengan, belum dilakukan serah terima dari Pemda untuk operasional Pasar sebagaimana mestinya.


Share:

Rabu, 19 Juli 2017

RAPAT KERJA PANJA III

Panitia Kerja (Panja) III mengawali tugasnya dalam Pembahasan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mengadakan Rapat Kerja dengan instansi terkait yaitu:
  1. Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum;
  2. Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  3. Bagian Hukum Setda.
 
 Ir. Titus Peri Panannangan selaku Ketua Panja, memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Anggota Panja lainnya serta Plt. Sekrataris Daerah Kab. Tana Toraja DR. Semuel Tandi Bura.
Agenda Rapat Kerja tersebut adalah konsultasi terhadap substansi yang termuat dalam Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

 
 

Share:

RAPAT KERJA PANJA II


Sejalan dengan Panja I, pada kesempatan yang sama Panja II mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dalam hal ini OPD lingkup Pemerintha Kab. Tana Toraja antara lain:
  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Kesehatan
  4. BKPAD
  5. Bappeda
  6. Dinas Koperasi dan UMKM
  7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 
Rapat Kerja Panja II dipimpin oleh Wakil Ketua Panja Yariana Somalinggi, SE.
Agenda rapat tersebut yaitu melakukan sinkronisasi atas Anggaran yang ada di masing-masing OPD terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

 

Share:

Total Kunjungan