Kantor DPRD Kabupaten Tana Toraja

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin 2A Makale, Tana Toraja, 91811

Ramah Tamah

Suasana Kekeluargaan yang tetap terpelihara antara Pemerintah dan Masyarakatnya

Senin, 15 Agustus 2016

Aspirasi Front Perjuangan Rakyat Toraja Untuk Bandara Buntu Kunyi'

Dengan adanya isu bahwa Pemerintah Pusat tidak akan melanjutkan Pembangunan Bandara Buntu Kunyi',  menimbulkan keresahan masyarakat Tana Toraja. Hal ini pula yang memicu aksi dari Front Perjuangan Rakyat Toraja untuk menyampaikan Aspirasi terkait kelanjutan pembangunan bandara yang dinilai akan sangat merugikan masyarakat Tana Toraja dari aspek sosial dan ekonomi secara umum.
Adapun penyampaian aspirasi tersebut diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari:
  1. Andareas Tadan, SE sebagai Koordinator
  2. Semuel Pali' Tandirerung dari Fraksi Nasdem
  3. Drs. Kendek Rante dari Fraksi Gerindra
  4. Ir. Kristian H. P. Lambe', MM dari fraksi Demokrat
  5. Paulus Paonganan dari Fraksi PDI Perjuangan
  6. Paris Palinggi' Allorerung dari Fraksi Nasdem
  7. Yohanis Linthin Ambalinggi', SE dari Fraksi Gerindra
  8. Selmy Sattu, SH dari Fraksi Hanura
  9. Nataniel Retta, S.Sos dari Fraksi PKP Indonesia
 

 
 
DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Wakil Ketua menyampaikan keprihatinan akan permasalahan tersebut dan akan mengambil langkah-langkah konkrit guna mencari solusi dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar Pembangunan Bandara Buntu Kunyi' tetap dilanjutkan.

Share:

Selasa, 09 Agustus 2016

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Klaten

Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka studi banding tentang sistem pengelolaan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Tana Toraja.

 
 
 
Rombongan Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja Andareas Tadan, SE bersama dengan Anggota Josephine M. Palamba' S.Th, Beatris Palamba', SE dan Safruddin, SE. Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Kadis Kesehatan dan Kadis Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.
 
 

Share:

Rapat Kerja Komisi III

Rapat Kerja Komisi III dengan Mitra Kerja dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tana Toraja dlam rangka pembahasan serapan dana APBD Tahun Anggaran 2016.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Ir. Kristian H. P. Lambe', MM dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat dihadiri oleh Anggota Komisi III Andarias P. Buttutasik, Yohanis Linthin Ambalinggi', SE, Yakobus Tonglolangi' dan Wakil Ketua DPRD Andareas Tadan, SE.
 
 
Share:

Senin, 08 Agustus 2016

Penjelasan dan Penyerahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka Penjelasan dan Penyerahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang:
  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; dan
  2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
merupakan tahap awal sebelum Fraksi-fraksi memberikan masukan-masukan dalam Pemandangan Umum nantinya.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Welem Sambolangi, SE didampingi oleh Wakil Ketua Andareas Tadan, SE. Bupati Tana Toraja hadir bersama dengan Sekda dan Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
 
Dalam penjelasannya, Bupati Tana Toraja menyampaikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran tidak semata-mata sebagai kewajiban konstitusi yang rutinitas, melainkan memiliki peranan yang sangat penting, karena melalui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kita dapat menyimak data-data kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan yang dimensional, dalam arti menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2015 dan akan menjadi bahan acuan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, Bupati Tana Toraja menyampaikan bahwa Ranperda ini dapat mencerminkan karakteristik wilayah daerah yang kita miliki sebagaimana melalui hasil perhitungan scoring variable masing-masing urusan yang menjadi indikator dalam penentuan tipologi perangkat daerah. Selain hasil perhitungan scoring variable, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini tidak terlepas dari asas efisiensi dan efektifitas serta pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Adalah menjadi sebuah harapan dan cita-cita bersama bahwa Ranperda yang akan kita bahas bersama dapat melahirkan perangkat daerah sebagai wadah dalam mengemban tugas dan fungsi pelayanan dengan memperhitungkan output, outcome, dan impact dari setiap program kegiatan berdasarkan prinsip money follow program sebagai bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja demi terciptanya tujuan pelayanan prima Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera.
 
Dalam sesi penyerahan, Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae menyerahkan 2 (dua) Ranperda secara resmi kepada DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Wakil Ketua Andareas Tadan, SE.
Share:

Rabu, 01 Juni 2016

Konsultasi Publik

Berdasar pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 01/KEP/DPRD/V/2016 tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, salah satunya adalah Pansus III yang membahas Ranperda tentang Sistem Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Ranperda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pansus telah melalui beberapa tahapan pembahasan mulai dari rapat-rapat baik yang bersifat internal maupun yang bersifat rapat kerja bersama instansi terkait, kunjungan kerja (konsultasi) ke beberapa daerah dan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Demi menambah masukan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan Ranperda yang sementara dibahas, maka Pansus III mengadakan Konsultasi Publik yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Tana Toraja.
Acara diawali dengan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja yang sekaligus secara resmi membuka acara konsultasi publik atas Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
 
 
Seiring berjalannya konsultasi, DPRD Kabupaten Tana Toraja yang tergabung dalam Pansus II yang membahas Ranperda ini, mendengarkan dan mencatat semua masukan-masukan baik itu yang bersifat saran dan pendapat dari berbagai kalangan yang hadir dalam acara tersebut.
Dengan dilaksanakannya konsultasi publik ini, diharapkan dapat lebih memperkaya muatan yang tercantum dalam ranperda Ketenagakerjaan demi meningkatkan efektifitas dan kualitas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tana Toraja.
Share:

Jumat, 20 Mei 2016

Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka DPRD Kabupaten Tana Toraja menindaklanjuti dengan menetapkan "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2015" yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diadakan secara khusus untuk maksud tersebut.
 
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Andareas Tadan, SE dan didampingi oleh Ketua Fraksi Gerindra Yohanis Linthin Ambalinggi', SE. Rapat dihadiri langusung oleh Bupati Tana Toraja selaku Pemerintah Daerah yang akan menerima Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2015.
Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tana Toraja dibacakan oleh Sekretaris DPRD Damoris Sembiring, AP. M.Si. Adapun Rekomendasi DPRD Kabupaten Tana Toraja tersebut ditetapkan dengan Nomor: 02/KEP/DPRD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TANA TORAJA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015.
DPRD dalam melakukan pengkajian terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015, menghasilkan beberapa catatan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. catatan sebagaimana dimaksud meliputi:
  1. Dalam LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015 yang diajukan ke DPRD sudah termuat di dalamnya kata APBD Perubahan tahun 2015, yang sebenarnya tidak ada APBD Perubahan tahun 2015.
  2. LKPJ belum mencerminkan ruang lingkup LKPJ sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
  3. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengatur Standar Pelayanan Minimum (SPM), dimaksudkan agar masyarakat mendapat pelayanan yang bermutu. berbagai persoalan muncul dalam hubungan pemerintah dan masyarakat akibat dari kurang maksimalnya pelayanan.
  4. Tidak Efektifnya pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan pengawasan APBD dan alokasi Dana Lembang. Persoalan di bidang pendidikan dengan belum meratanya kualitas pendidikan di Tana Toraja serta belum terpenuhinya kebutuhan tenaga guru seperti yang terjadi di beberapa sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain dari itu, distribusi moubiler ke sekolah-sekolah tidak merata. Hal ini terkait dengan aturan bahwa RKB dan Moubiler tidak bisa dipisahkan (Dana DAK). Disamping itu fungsi pengawasan terhadap guru belum berjalan secara efektif.
  5. Beberapa item belanja daerah yang serapan anggarannya dinilai rendah, seperti belanja bunga (53,00%), belanja sosial (55,48%), belanja tidak terduga (10,09%), dan belanja transfer (51,36%), menunjukkan bahwa perencanaan anggaran kurang matang.
  6. Masih ditemukan adanya pengangkatan perangkat Lembang yang tidak didukung dengan Rekomendasi dari Camat.
  7. Ditemukan adanya pencairan dana Lembang yang tidak memiliki rekomendasi dari Camat namun tetap dilayani di Kabupaten.
  8. Tugas Pokok dan Fungsi SatPol-PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan disiplin aparatur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang tertuang dalam catatan tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bupati menindaklanjuti Rekomendasi DPRD sesuai kewenangannya.
  2. Bupati menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK).
  3. Bahwa untuk menciptakan harmonisasi antara Eksekutif dengan Legislatif maka perlu kearifan dan etika dalam membangun kemitraan.
  4. Bahwa dalam penyusunan anggaran belanja sosial untuk mencapai serapan anggaran yang tinggi maka hendaknya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimasukkan terlebih dahulu sebelum penetapan anggaran.
  5. Terhadap realisasi belanja tidak terduga yang serapan anggarannya sangat rendah (10,09%) direkomendasikan untuk tidak menargetkan nilai yang terlalu tinggi.
  6. Capaian serapan anggaran terkait dengan kepentingan publik, seperti belanja modal yang menyisakan nilai rupiah yang cukup tinggi (79.392.833.156,00), menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memaksimalkan capaian pembangunan.
  7. Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka penempatan pegawai pada jabatan hendaknya memperhatikan prinsip "Menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan/kapasitasnya" (the right man on the right job and the right place).
  8. Kepemerintahan yang baik mengedepankan prinsip "Akuntabel, Transparan dan Partisipatif".
  9. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan, maka BAPPEDA sebagai leading sector perencaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi bersama SKPD-SKPD. Fungsi koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA tentunya perlu didukung oleh kebijakan Bupati yang lebih tegas.
  10. Harapan Tenaga Honorer Kategori II (K2) untuk diangkat manjadi CPNS hendaknya tetap diperjuangkan.
  11. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan tenaga guru, terutama di daerah terpencil, dalam kerangka pemerataan pendidikan dan peningkatan sumber daya Manusia. Sementara pengadaan moubiler bisa diambil dai DAU untuk pemenuhan kebutuhan mendesak, Selain itu, Pemerintah Daerah memastikan Fungsi pengawasan pendidikan berjalan secara efektif dan kurikulum memuat muatan lokal untuk kelestarian budaya Toraja.
  12. Bahwa dalam kerangka percepatan pembangunan maka realisasi serapan anggaran, terutama pekerjaan fisik, hendaknya menganut prinsip "lebih cepat lebih baik".
  13. Dalam kerangka memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat maka kepada semua SKPD yang terkait pada sektor prioritas hendaknya memiliki Standar Pelayanan Minimum yang selajan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.
  14. Merekomendasikan kepada semua SKPD yang terkait dengan sektor unggulan utama peningkatan PAD agar lebih fokus dan berkonsentrasi menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru.
  15. Meminta kepada semua SKPD untuk secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan internal terhadap kinerja Aparatur dan melaksanakan penegakan aturan secara tegas terhadap yang melakukan pelanggaran.
  16. Setiap rencana/program dari Lembang/Kelurahan, Kecamatan dan/atau SKPD hendaknya diteliti dan dikaji terlebih dahulu dan dibicarakan dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
  17. Direkomendasikan kepada Bupati untuk memastikan SatPol-PP melaksanakan tugas pokok dan fungsi menegakkan peraturan daerah dan disiplin aparatur.
  18. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, khususnya mengenai pelaksanaan dan realisasi dana Lembang, maka direkomendasikan kepada Bupati untuk menambah jumlah tenaga auditor pada Kantor Inspektorat Daerah.
  19. Terkait dengan penertiban IMB, maka kepada Dinas Tata Ruang diminta untuk mengkaji secara seksama dan berkoordinasi dengan SatPol-PP sebelum memberikan rekomendasi kepada KP2T untuk mengeluarkan izin.
  20. Keberadaan pedagang kuliner yang selama ini berjualan di seputar Kolam Makale, namun telah dipindahkan ke depan Kantor Kecamatan Makale, hendaknya dipikirkan asas manfaatnya serta mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas dan kepentingan pengguna jalan lainnya.
  21. Perlunya dikaji ulang tentang pelepasan aset Pemda, termasuk mekanisme dan persyaratannya, dan hendaknya berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ditetapkan maupun yang sementara berproses, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan kerugian daerah.
  22. Penertiban Plat Nomor kendaraan Dinas Pejabat Daerah roda empat hendaknya mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  23. Keberadaan Kantor Penghubung Jakarta dan Makassar yang dinilai kurang efektif dan efisien, maka perlu dipertimbangkan ulang, termasuk jumlah pegawai.
  24. Sudah ada indikasi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dan sudah tidak jelas lagi unit kerjanya. Hendaknya instansi terkait melakukan klarifikasi mengenai keberadaan Pegawai Negeri Sipil tersebut, apakah masih ada di Tana Toraja atau sudah tidak berada di tempat, apakah masih aktif atau tidak.
  25. Pada setiap SKPD, agar semua tenaga kontrak/honor diverifikasi kehadiran secara fisik dan jangan hanya dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran saja. Disamping itu, perlu mempertimbangkan ulang kenaikan gaji/upah tenaga kontrak/honor karena standar pembayaran gaji honor sudah berjalan lebih dari 10 tahun, yang hanya sebesar Rp520.000,-, jauh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi).
  26. Terhadap pengangkatan Honorer melalui SKPD, hendaknya perlu dikaji ulang.
  27. Pada setiap SKPD, dari tahun ke tahun dinilai belum akurat dalam membuat perhitungan anggaran sehingga APBD sering menyisakan SILPA yang terlalu besar. Hal ini tentunya merugikan daerah.
  28. Bagi rekanan yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kualitas dan mengalami keterlambatan pekerjaan secara berulang-ulang agar diberi sanksi berupa blacklist.
 
 
 
 

Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah adalah rangkaian dari berbagai aspirasi, informasi serta hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Toraja untuk menjadi masukan bagi upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Share:

Total Kunjungan