DPRD Kabupaten Tana Toraja
1c 2b

Jumat, 20 Mei 2016

Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka DPRD Kabupaten Tana Toraja menindaklanjuti dengan menetapkan "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2015" yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diadakan secara khusus untuk maksud tersebut.
 
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Andareas Tadan, SE dan didampingi oleh Ketua Fraksi Gerindra Yohanis Linthin Ambalinggi', SE. Rapat dihadiri langusung oleh Bupati Tana Toraja selaku Pemerintah Daerah yang akan menerima Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2015.
Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tana Toraja dibacakan oleh Sekretaris DPRD Damoris Sembiring, AP. M.Si. Adapun Rekomendasi DPRD Kabupaten Tana Toraja tersebut ditetapkan dengan Nomor: 02/KEP/DPRD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TANA TORAJA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015.
DPRD dalam melakukan pengkajian terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015, menghasilkan beberapa catatan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. catatan sebagaimana dimaksud meliputi:
  1. Dalam LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015 yang diajukan ke DPRD sudah termuat di dalamnya kata APBD Perubahan tahun 2015, yang sebenarnya tidak ada APBD Perubahan tahun 2015.
  2. LKPJ belum mencerminkan ruang lingkup LKPJ sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
  3. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengatur Standar Pelayanan Minimum (SPM), dimaksudkan agar masyarakat mendapat pelayanan yang bermutu. berbagai persoalan muncul dalam hubungan pemerintah dan masyarakat akibat dari kurang maksimalnya pelayanan.
  4. Tidak Efektifnya pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan pengawasan APBD dan alokasi Dana Lembang. Persoalan di bidang pendidikan dengan belum meratanya kualitas pendidikan di Tana Toraja serta belum terpenuhinya kebutuhan tenaga guru seperti yang terjadi di beberapa sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain dari itu, distribusi moubiler ke sekolah-sekolah tidak merata. Hal ini terkait dengan aturan bahwa RKB dan Moubiler tidak bisa dipisahkan (Dana DAK). Disamping itu fungsi pengawasan terhadap guru belum berjalan secara efektif.
  5. Beberapa item belanja daerah yang serapan anggarannya dinilai rendah, seperti belanja bunga (53,00%), belanja sosial (55,48%), belanja tidak terduga (10,09%), dan belanja transfer (51,36%), menunjukkan bahwa perencanaan anggaran kurang matang.
  6. Masih ditemukan adanya pengangkatan perangkat Lembang yang tidak didukung dengan Rekomendasi dari Camat.
  7. Ditemukan adanya pencairan dana Lembang yang tidak memiliki rekomendasi dari Camat namun tetap dilayani di Kabupaten.
  8. Tugas Pokok dan Fungsi SatPol-PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan disiplin aparatur belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang tertuang dalam catatan tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bupati menindaklanjuti Rekomendasi DPRD sesuai kewenangannya.
  2. Bupati menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK).
  3. Bahwa untuk menciptakan harmonisasi antara Eksekutif dengan Legislatif maka perlu kearifan dan etika dalam membangun kemitraan.
  4. Bahwa dalam penyusunan anggaran belanja sosial untuk mencapai serapan anggaran yang tinggi maka hendaknya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dimasukkan terlebih dahulu sebelum penetapan anggaran.
  5. Terhadap realisasi belanja tidak terduga yang serapan anggarannya sangat rendah (10,09%) direkomendasikan untuk tidak menargetkan nilai yang terlalu tinggi.
  6. Capaian serapan anggaran terkait dengan kepentingan publik, seperti belanja modal yang menyisakan nilai rupiah yang cukup tinggi (79.392.833.156,00), menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memaksimalkan capaian pembangunan.
  7. Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka penempatan pegawai pada jabatan hendaknya memperhatikan prinsip "Menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan/kapasitasnya" (the right man on the right job and the right place).
  8. Kepemerintahan yang baik mengedepankan prinsip "Akuntabel, Transparan dan Partisipatif".
  9. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan, maka BAPPEDA sebagai leading sector perencaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi bersama SKPD-SKPD. Fungsi koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA tentunya perlu didukung oleh kebijakan Bupati yang lebih tegas.
  10. Harapan Tenaga Honorer Kategori II (K2) untuk diangkat manjadi CPNS hendaknya tetap diperjuangkan.
  11. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan tenaga guru, terutama di daerah terpencil, dalam kerangka pemerataan pendidikan dan peningkatan sumber daya Manusia. Sementara pengadaan moubiler bisa diambil dai DAU untuk pemenuhan kebutuhan mendesak, Selain itu, Pemerintah Daerah memastikan Fungsi pengawasan pendidikan berjalan secara efektif dan kurikulum memuat muatan lokal untuk kelestarian budaya Toraja.
  12. Bahwa dalam kerangka percepatan pembangunan maka realisasi serapan anggaran, terutama pekerjaan fisik, hendaknya menganut prinsip "lebih cepat lebih baik".
  13. Dalam kerangka memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat maka kepada semua SKPD yang terkait pada sektor prioritas hendaknya memiliki Standar Pelayanan Minimum yang selajan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.
  14. Merekomendasikan kepada semua SKPD yang terkait dengan sektor unggulan utama peningkatan PAD agar lebih fokus dan berkonsentrasi menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru.
  15. Meminta kepada semua SKPD untuk secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan internal terhadap kinerja Aparatur dan melaksanakan penegakan aturan secara tegas terhadap yang melakukan pelanggaran.
  16. Setiap rencana/program dari Lembang/Kelurahan, Kecamatan dan/atau SKPD hendaknya diteliti dan dikaji terlebih dahulu dan dibicarakan dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
  17. Direkomendasikan kepada Bupati untuk memastikan SatPol-PP melaksanakan tugas pokok dan fungsi menegakkan peraturan daerah dan disiplin aparatur.
  18. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, khususnya mengenai pelaksanaan dan realisasi dana Lembang, maka direkomendasikan kepada Bupati untuk menambah jumlah tenaga auditor pada Kantor Inspektorat Daerah.
  19. Terkait dengan penertiban IMB, maka kepada Dinas Tata Ruang diminta untuk mengkaji secara seksama dan berkoordinasi dengan SatPol-PP sebelum memberikan rekomendasi kepada KP2T untuk mengeluarkan izin.
  20. Keberadaan pedagang kuliner yang selama ini berjualan di seputar Kolam Makale, namun telah dipindahkan ke depan Kantor Kecamatan Makale, hendaknya dipikirkan asas manfaatnya serta mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas dan kepentingan pengguna jalan lainnya.
  21. Perlunya dikaji ulang tentang pelepasan aset Pemda, termasuk mekanisme dan persyaratannya, dan hendaknya berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ditetapkan maupun yang sementara berproses, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan kerugian daerah.
  22. Penertiban Plat Nomor kendaraan Dinas Pejabat Daerah roda empat hendaknya mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  23. Keberadaan Kantor Penghubung Jakarta dan Makassar yang dinilai kurang efektif dan efisien, maka perlu dipertimbangkan ulang, termasuk jumlah pegawai.
  24. Sudah ada indikasi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dan sudah tidak jelas lagi unit kerjanya. Hendaknya instansi terkait melakukan klarifikasi mengenai keberadaan Pegawai Negeri Sipil tersebut, apakah masih ada di Tana Toraja atau sudah tidak berada di tempat, apakah masih aktif atau tidak.
  25. Pada setiap SKPD, agar semua tenaga kontrak/honor diverifikasi kehadiran secara fisik dan jangan hanya dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran saja. Disamping itu, perlu mempertimbangkan ulang kenaikan gaji/upah tenaga kontrak/honor karena standar pembayaran gaji honor sudah berjalan lebih dari 10 tahun, yang hanya sebesar Rp520.000,-, jauh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi).
  26. Terhadap pengangkatan Honorer melalui SKPD, hendaknya perlu dikaji ulang.
  27. Pada setiap SKPD, dari tahun ke tahun dinilai belum akurat dalam membuat perhitungan anggaran sehingga APBD sering menyisakan SILPA yang terlalu besar. Hal ini tentunya merugikan daerah.
  28. Bagi rekanan yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kualitas dan mengalami keterlambatan pekerjaan secara berulang-ulang agar diberi sanksi berupa blacklist.
 
 
 
 

Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah adalah rangkaian dari berbagai aspirasi, informasi serta hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Toraja untuk menjadi masukan bagi upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Rabu, 18 Mei 2016

Laporan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015

Rapat  Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka mendengarkan Laporan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2015 merupakan titik akhir dari seluruh tahapan yang ditempuh oleh Pansus dalam membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015. Tahapan yang dilalui Pansus mulai dari penetapan, pembahasan, evaluasi dan terakhir dengan pelaporan yang di dalamnya termuat catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan pemerintahan daerah pada tahun 2015.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Andareas Tadan, SE didampingi Drs. Kendek Rante dari Fraksi Gerindra. Bupati Tana Toraja hadir bersama dengan Sekda serta Pejabat Eselon II dan III ruang lingkup Pemerintah Kab. Tana Toraja.
Laporan Pansus dibacakan oleh Sekretaris Pansus Paulus Paonganan, yang di dalamnya memuat catatan dan rekomendasi Pansus atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015, yang selanjutnya setelah mendapat penguatan dan persetujuan dalam Paripurna, maka akan menjadi dasar dari Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015.
 
 
 
 
 

Selasa, 26 April 2016

Pengesahan dan Penetapan Pansus

Menindaklanjuti Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Bupati Tana Toraja serta hasil Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-fraksi atas pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2016, maka diadakan Rapat Paripurna dalam rangka Pengesahan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Ranperda dan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015.
 
 
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andareas Tadan, SE dari Fraksi Hanura. Hasil keputusan rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dibacakan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Anton Sera' Sima, SIP selaku yang mewakili Sekretaris DPRD Kab. Tana Toraja.
 
 
 
 
Pada sesi tanya jawab, beberapa Anggota DPRD memberikan masukan-masukan dan saran terkait 3 (tiga) Pansus yang dibentuk dengan harapan semua Pansus dapat bekerja dengan optimal sehingga estimasi waktu yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik.
Hasil Keputusan Rapat Paripurna dalam rangka Pengesahan dan Penetapan Pansus Pembahasan 4 (empat) Ranperda Kab. Tana Toraja Tahun 2016 dan Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015 ditetapkan dengan Nomor: 01/KEP/DPRD/IV/2016.  Adapun lampiran keputusan penetapan Pansus dan komposisi keanggotaannya, sebagai berikut:

PANSUS I, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2015:  
  • Ir. Titus Peri Panannangan sebagai Ketua
  • Drs. Kendek Rante sebagai Wakil Ketua
  • Paulus Paongan sebagai Sekretaris
  • Sony Palullungan sebagai Anggota
  • Randan P. Sampetoding, SE sebagai Anggota
  • Marthen Patulak, SH sebagai Anggota
  • Yohanis Patabang sebagai Anggota
  • Paris Palinggi Allorerung sebagai Anggota
  • Aser Pakabu sebagai Anggota
PANSUS II, Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
  • Ir. Kristian H. P. Lambe', MM sebagai Ketua
  • Yariana Somalinggi', SE sebagai Wakil Ketua
  • Beatris Palamba', SE sebagai Sekretaris
  • Yohanis Linthin Ambalinggi', SE sebagai Anggota
  • Yakobus Tonglolangi' sebagai Anggota
  • Drs. Luther Sampe Patasik sebagai Anggota
  • Ir. Amir Loga sebagai Anggota
  • Andarias P. Buttutasik sebagai Anggota
PANSUS III, Pembahasan Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:
  • dr. Elis Batti', M.K.M sebagai Ketua
  • Selmy Sattu, SH sebagai Wakil Ketua
  • Safruddin, SE sebagai Sekretaris
  • Adolpina Minggu Pakonglu, S.Pd sebagai Anggota
  • Stepanus Maluangan, S.Sos sebagai Anggota
  • Nataniel Retta, S.Sos sebagai Anggota
  • Josephine M. Palamba', S.Th sebagai Anggota
  • Semuel Pali' Tandirerung, SH sebagai Anggota 

Jawaban Bupati Tana Toraja

4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah yang telah diterima oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja, telah melewati tahap II yakni Pemandangan Umum Fraksi-fraksi pada hari Senin, tanggal 25 April 2016. 4 (empat) Ranperda tersebut yakni:
  1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
  3. Ranperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  4. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Atas dasar tersebut, DPRD Kab. Tana Toraja mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda Rapat Paripurna DPRD Kab. Tana Toraja dalam rangka Jawaban Bupati Tana Toraja terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 4 (empat) Ranperda Tahun 2016.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Welem Sambolangi, SE dari Fraksi Partai Golkar dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Andareas Tadan, SE dari Fraksi Hanura. Rapat dihadiri oleh 21 orang Anggota DPRD Kab. Tana Toraja, Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, SH dan dihadiri pula oleh beberapa Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Dalam Jawaban Bupati Tana Toraja yang dibacakan oleh Wakil Bupati, menyatakan bahwa keempat Ranperda yang sementara dibahas diyakini akan memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik menuju masyarakat Tana Toraja yang unggul dan sejahtera.