DPRD Kabupaten Tana Toraja

Senin, 15 Agustus 2016

Aspirasi Front Perjuangan Rakyat Toraja Untuk Bandara Buntu Kunyi'

Dengan adanya isu bahwa Pemerintah Pusat tidak akan melanjutkan Pembangunan Bandara Buntu Kunyi',  menimbulkan keresahan masyarakat Tana Toraja. Hal ini pula yang memicu aksi dari Front Perjuangan Rakyat Toraja untuk menyampaikan Aspirasi terkait kelanjutan pembangunan bandara yang dinilai akan sangat merugikan masyarakat Tana Toraja dari aspek sosial dan ekonomi secara umum.
Adapun penyampaian aspirasi tersebut diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari:
  1. Andareas Tadan, SE sebagai Koordinator
  2. Semuel Pali' Tandirerung dari Fraksi Nasdem
  3. Drs. Kendek Rante dari Fraksi Gerindra
  4. Ir. Kristian H. P. Lambe', MM dari fraksi Demokrat
  5. Paulus Paonganan dari Fraksi PDI Perjuangan
  6. Paris Palinggi' Allorerung dari Fraksi Nasdem
  7. Yohanis Linthin Ambalinggi', SE dari Fraksi Gerindra
  8. Selmy Sattu, SH dari Fraksi Hanura
  9. Nataniel Retta, S.Sos dari Fraksi PKP Indonesia
 

 
 
DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Wakil Ketua menyampaikan keprihatinan akan permasalahan tersebut dan akan mengambil langkah-langkah konkrit guna mencari solusi dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar Pembangunan Bandara Buntu Kunyi' tetap dilanjutkan.

Selasa, 09 Agustus 2016

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Klaten

Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka studi banding tentang sistem pengelolaan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Tana Toraja.

 
 
 
Rombongan Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja Andareas Tadan, SE bersama dengan Anggota Josephine M. Palamba' S.Th, Beatris Palamba', SE dan Safruddin, SE. Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Kadis Kesehatan dan Kadis Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.
 
 

Rapat Kerja Komisi III

Rapat Kerja Komisi III dengan Mitra Kerja dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tana Toraja dlam rangka pembahasan serapan dana APBD Tahun Anggaran 2016.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Ir. Kristian H. P. Lambe', MM dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat dihadiri oleh Anggota Komisi III Andarias P. Buttutasik, Yohanis Linthin Ambalinggi', SE, Yakobus Tonglolangi' dan Wakil Ketua DPRD Andareas Tadan, SE.
 
 

Senin, 08 Agustus 2016

Penjelasan dan Penyerahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka Penjelasan dan Penyerahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang:
  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; dan
  2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
merupakan tahap awal sebelum Fraksi-fraksi memberikan masukan-masukan dalam Pemandangan Umum nantinya.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Welem Sambolangi, SE didampingi oleh Wakil Ketua Andareas Tadan, SE. Bupati Tana Toraja hadir bersama dengan Sekda dan Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
 
Dalam penjelasannya, Bupati Tana Toraja menyampaikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran tidak semata-mata sebagai kewajiban konstitusi yang rutinitas, melainkan memiliki peranan yang sangat penting, karena melalui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kita dapat menyimak data-data kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan yang dimensional, dalam arti menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2015 dan akan menjadi bahan acuan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, Bupati Tana Toraja menyampaikan bahwa Ranperda ini dapat mencerminkan karakteristik wilayah daerah yang kita miliki sebagaimana melalui hasil perhitungan scoring variable masing-masing urusan yang menjadi indikator dalam penentuan tipologi perangkat daerah. Selain hasil perhitungan scoring variable, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini tidak terlepas dari asas efisiensi dan efektifitas serta pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Adalah menjadi sebuah harapan dan cita-cita bersama bahwa Ranperda yang akan kita bahas bersama dapat melahirkan perangkat daerah sebagai wadah dalam mengemban tugas dan fungsi pelayanan dengan memperhitungkan output, outcome, dan impact dari setiap program kegiatan berdasarkan prinsip money follow program sebagai bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja demi terciptanya tujuan pelayanan prima Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera.
 
Dalam sesi penyerahan, Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae menyerahkan 2 (dua) Ranperda secara resmi kepada DPRD Kabupaten Tana Toraja melalui Wakil Ketua Andareas Tadan, SE.