DPRD Kabupaten Tana Toraja
1c 2b

Selasa, 30 Juni 2015

Laporan Pansus I LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2010-2015 dan Pansus II LKPJ Bupati Tahun 2014

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka Laporan Pansus I atas Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (AMJ) dan Laporan Pansus II atas Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 diadakan dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja. Rapat dipimpin oleh J. A. Situru', SH dari Fraksi Gerindra didampingi Andareas Tadan, SE dari Fraksi Hanura.
Dasar Pembentukan Pansus I dan Pansus II yaitu menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna tanggal 30 Mei 2015 dan menerbitkan Surat Keputusan DPRD dengan nomor 02/KEP/DPRD/VI/2015 tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2010-2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014 Tanggal 1 Juni 2015.
Dengan dilaksanakannya Paripurna Laporan kedua Pansus tersebut menandakan bahwa kinerja Pansus sangat baik dan memenuhi estimasi waktu yang telah disepakati bersama.
Pada kesempatan pertama, Pansus II menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2014 dengan juru bicara Ir. Kristian H. P. Lambe', MM.
Dalam Laporannya Pansus II menyampaikan bahwa telah melakukan pengkajian LKPJ yang menghasilkan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, sebagaimana yang tersebut berikut ini:
  1. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang standar pelayanan minimal untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Berbagai persoalan muncul dalam hubungan pemerintah dan masyarakat merupakan akibat dari kurang maksimalnya pelayanan.
  2. Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan aparatur yang profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi. karena itu, penempatan pagawai pada jabatannya hendak sedapat mungkin mengacu pada prinsip "The Right Man and The Right Job and The Right Place".(menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan/kapasitasnya).
  3. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kepemerintahan yang baik hendaknya mengedepankan prinsip Good Governance.
  4. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan, maka BAPPEDA sebagai leading sector perencanaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama SKPD-SKPD lainnya dengan didukung oleh kebijakan Bupati yang lebih tegas.
Dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan sebagaimana yang tertuang dalam catatan tersebut di atas, Pansus merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja hal-hal sebagai berikut:
  1. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK) dan BPKP.
  2. Merekomendasikan  kepada Pemerintah Daerah agar kelompok Kategori II (K2) yang belum lulus CPNS untuk tetap diperjuangkan.
  3. Di beberapa sekolah tenaga guru sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian yang serius, sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.
  4. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar pekerjaan fisik, baik yang sifatnya penunjukan maupun yang ditenderkan, hendaknya lebih cepat diproses, sehingga pekerjaan dapat lebih cepat berjalan dan terealisasi tepat waktu.
  5. Merekomendasikan kepada semua SKPD untuk melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah ini untuk mendukung segala upaya menjadikan Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah Tujuan Wisata utama di Sulawesi Selatan.
  6. Merekomendasikan kepada semua SKPD terkait pada sektor prioritas untuk lebih fokus dan konsentrasi pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.
  7. Merekomendasikan kepada semua SKPD yang terkait dengan sektor unggulan utama untuk peningkatan PAD agar lebih fokus dan konsentrasi menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru.
  8. Merekomendasikan kepada semua SKPD untuk secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan internal terhadap kinerja aparat dan penegakan aturan secara tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.
Pada kesempatan kedua, melalui Ketua Pansus Beatris Palamba', SE menyampaikan Laporan Pansus I atas pembahasan LKPJ Bupati Tana Toraja Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015.
Dalam sambutannya Ketua Pansus menyampaikan bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada, maka DPRD memiliki kewenangan untuk meminta LKPJ Kepala Daerah (Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, juncto PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Daerah kepada Masyarakat).
Untuk membahas LKPJ Bupati Periode yang dokumennya diserahkan pada rapat paripurna jumat 29 Mei 2015, telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor 02/DPRD/VI/2015 tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2010-2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 tanggal 1 Juni 2015.
Beberapa catatan yang disampaikan dalam laporan pansus, yaitu: 

ANALISA PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  • PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
  1. Tahun 2010. Target PAD Rp.26.243.939.544,- Realisasi PAD Rp.20.504.887.187,- (78%) 
  2. Tahun 2011. Target PAD Rp.27.346.615.417,- Realisasi PAD Rp.19.645.163.452,- (71%)
  3. Tahun 2012. Target PAD Rp.29.687.414.140,- Realisasi PAD Rp.31.720.677.572,- (106%)
  4. Tahun 2013. Target PAD Rp.36.471.129.208,- Realisasi PAD Rp.38.776.667.265,- (106%)
  5. Tahun 2014. Target PAD Rp.67.247.878.957,- Realisasi PAD Rp.82.503.892.709,- (122%)
  • TARGET DAN REALISASI BELANJA
  1. Tahun 2010. Target Belanja Rp.480.284.514.467,- Realisasi Rp.414.006.192.091,- (86%)
  2. Tahun 2011. Target Belanja Rp.629.488.149.995,- Realisasi Rp.562.532.728.600,- (89%)
  3. Tahun 2012. Target Balanja Rp.628.707.284.406,- Realisasi Rp.593.075.665.974,- (94%)
  4. Tahun 2013. Target Belanja Rp.669.447.139.676,- Realisasi Rp.592.636.051.638,- (88%)
  5. Tahun 2014. Target Belanja Rp.830.444.889.938,- Realisasi Rp.734.423.652.521,- (88%)
ANALISA PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN DAERAH (RKPD)DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
  • URUSAN WAJIB
  1. Bidang Pendidikan
  2. Bidang Kesehatan
  3. Bidang Lingkungan Hidup
  4. Bidang Pekerjaan Umum
  5. Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman
  6. Bidang Perencaan Pembangunan
  7. Bidang/Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  8. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
  10. Bidang Ketenagakerjaan
  11. Bidang Ketahanan Pangan
  12. Bidang Perhubungan
  13. Bidang KP4
  14. Bidang Kepegawaian
  15. Bidang Sosial
  • URUSAN PILIHAN
  1. Bidang/Urusan Peternakan dan Perikanan
  2. Bidang/Urusan Pertanian
  3. Bidang/Urusan Kehutanan, Perkebunan dan Hortikultura
  4. Bidang/Urusan Parwisata
EVALUASI KEBERHASILAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BERBASIS ANALISIS PARSIAL/RPJMD TAHUN 2010-2015
VISI:
"Terwujudnya pemerintahan yang kompeten mengelola pembangunan menuju terciptanya masyrakat religius, sejahtera, berkeadilan sesuai karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya Tana Toraja"
MISI:
  1. "Revitalisasi fungsi birokrasi dan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan serta distribusi layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel". Jumlah Kebijakan/Program Indikatif Pendukung sebanyak 45, terealisasi 40 dengan Kriteria Evaluasi "Baik".
  2. "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Mutu Pendidikan, dan Layanan Kesehatan. Penguatan kapasitas peran instansi ke-Agamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Perempuan dalam rangka terciptanya ketahanan serta kesetiakawanan sosial". Jumlah Kebijakan /Program Indikatif Pendukung 56, terealisasi 49 dengan Kriteria Evaluasi "Baik"
  3. "Pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal dan pengelolaan potensi sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan mengandalkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan". Jumlah Kebijakan/Program Indikatif Pendukung 42, terealisasi 36 dengan Kriteria Evaluasi "Baik".
  4. "Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Desa-Kota untuk membuka isolasi wilayah khususnya daerah terpencil guna mendukung kelancaran akses layanan publik, arus barang dan jasa, pengembangan dan diversifikasi potensi Pariwisata serta berbagai potensi Usaha Produktif Masyarakat". Jumlah Kebijakan/Program Indikatif Pendukung 12, terealisasi 8 dengan Kriteria Evaluasi "Baik".
  5. "Menjadikan Tana Toraja sebagai Kabupaten terdepan dalam pengembangan program "Gerakan Hijau" (Go Green) serta Pariwisata berbasis Budaya dan Lingkungan (Eco Culture Tourism) di Sulawesi Selatan. Jumlah Kebijakan/Program Indikatif Pendukung 23, terealisasi 12 dengan Kriteria Evaluasi "Cukup Baik".
Perlu dipahami bahwa realisasi pelaksanaan kebijakan/program yang baik, katakanlah program yang didukung oleh relatif lebih banyak kebijakan yang ada, belum tentu berpengaruh secara positif terhadap capaian kebijakan. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa antara capaian program (sebagai instrumen kebijakan) dengan tujuan kebijakan, tidak terlalu berkorelasi linear, karena sesungguhnya linear tidaknya kedua hal tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana program/kebijakan itu didasarkan pada akar masalah sehingga kebijakan/program yang diambil benar-benar mengarah pada pemecahan masalah yang ditemukan dalam analis SWOTdan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain catatan di atas, Pansus juga menyampaikan Rekomendasi kepada Bupati terpilih nantinya, sebagai berikut:
  1. Agar Visi dan Misi yang kongkrit, realistis, dan terukur berdasarkan analis SWOT, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, visualisasi daerah, kemampuan sumber daya alam, kemampuan sumber daya aparatur berdasarkan kondisi objektif Tana Toraja 5 (lima) tahun ke depan.
  2. Agar Visi dan Misi dapat diukur secara objektif, wajib disertai capaian visi dan misi dengan target yang dinyatakan secara kuantitatif.
  3. Visi harus menggambarkan apa yang akan diraih, sementara Misi harus menggambarkan peletakan tangga yang tepat untuk meraih visi, sedangkan strategi harus menggambarkan bagaimana cara menaiki anak tangga untuk meraih apa yang akan diwujudkan.
  4. Visi yang akan diwujudkan hendaknya berdasar pada sektor unggulan.
  5. Program Indikatif sebagai instrumen kebijakan secara operasional hendaknya selalu mengacu pada akar masalah, sehingga mampu memecahkan masalah yang ada.
  6. Agar program peningkatan PAD ditetapkan sebagai salah satu Misi pada RPJMD tahun 2016-2020.
  7. Agar Visi dan Misi Sinkron dengan RPJMD dan RPJPD



Permohonan Persetujuan DPRD

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka Permohonan Persetujuan DPRD tentang Penghapusan Aset Kantor Dinas Kehutanan, Kantor Arsip dan Perpustakaan dan Studio RPK FM untuk Pembangunan Pasar Seni dipimpin oleh Ketua Welem Sambolangi, SE didampingi oleh Wakil Ketua J. A. Situru', SH dan Andareas Tadan SE.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Enos Karoma', SE, MH, Asisten III Dice Kondorura, S.Sos, MH dan Pejabat Eselon II dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.



Rapat diwarnai pernyataan dan pendapat dari beberapa peserta sidang yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi, termasuk realisasi bangunan baru untuk Kantor Dinas Kehutanan, Kantor Arsip dan Perpustakaan dan Studio RPK FM serta sarana dan prasarana olahraga yang direncanakan harus memadai dan efisien.
Enos Karoma dalam pernyataannya menyambut baik pernyataan sikap dari Pimpinan dan Anggota DPRD dan akan menindaklanjuti saran, masukan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengalihfungsian aset daerah dimaksud.
Rapat Paripurna melalui Pimpinan Rapat menyampaikan kesimpulan bahwa Sidang menyatakan setuju atas penghapusan aset Kantor Dinas Kehutanan, Kantor Arsip dan Perpustakaan serta Studio RPK FM untuk Pembangunan Pasar Seni.


Sabtu, 06 Juni 2015

Rapat Kerja Lanjutan Pansus II

Rapat Kerja Lanjutan Pansus II DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2014.
Dalam rapat ini, Pansus melakukan evaluasi data tentang realisasi kegiatan baik dari segi pendanaan dan aplikasinya. Pansus juga membuat jadwal pertemuan dengan SKPD untuk memberikan gambaran dan data tentang hasil kinerja pada Tahun 2014.

Rapat Kerja Lanjutan Pansus I

Rapat Pansus I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) dihadiri oleh Kepala BPMPL Kabupaten Tana Toraja dan Kepala BKPPD Kabupaten Tana Toraja.
Secara khusus untuk Kepala BKPPD Tana Toraja, Pansus I menanyakan tentang CPNS Kategori 2 yang sampai sekarang masih belum jelas tahap penyelesaiannya.